Beranda Referensi Minerba

Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024

1098
Tambang Emas Martabe

Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024*

Disusun oleh tim

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam satu kesempatan diskusi publik, menyampaikan materi terkait dengan “Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN Pemerintahan Kedua Jokowi, 2020-2024”. Berangkat dari pemaparan dalam diskusi tersebut, tulisan ini mengulas materi-materi pokok yang mendapat perhatian sejumlah kalangan.

Dalam paper-nya, BAPPENAS membagi dua pokok bahasan; Pertama, Pertambangan dan Ekonomi Indonesia; Kedua, Rancangan Kebijakan Strategis dalam RPJMN 2020-2024.

Terkait dengan kondisi pertambangan dan ekonomi Indonesia, BAPPENAS menyampaikan perkembangan economic rent dari sektor Sumber Daya Alam terus mengalamai penurunan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam pemaparannya, dikatakan bahwa economic rent dari SDA Indonesia (energi fosil, pertambangan mineral dan kehutanan) di tahun 2000-an berkisar 10 – 16% dari GDP. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan sekitar 20%, bila dibandingkan pada priode tahun 1970-an. Adapun kondisi saat ini, sejak terjadi penurunan drastis di tahun 2009 – walaupun sempat menunjukkan tren kenaikan pada kurun waktu 2010 dan 2011 – kini kembali turun di bawah 8% pada tahun 2012.

Dalam jangka panjang, penurunan tersebut diperkirakan akan terus terjadi seiring penurunan produksi dan peningkatan biaya. Olehnya itu, diperlukan terobosan kebijakan yang komprehensif. Saat ini, kebijakan dapat dialihkan ke kebijakan yang berfokus pada konservasi dan peningkatan nilai tambah. Hal ini penting mengingat harga penjualan batu bara terus dan rentan mengalami penurunan. Jika demikian, kontribusi sektor ekstraktif kecenderungannya juga mengalami penerunan.

Bila Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang memiki potensi sumber daya alam – seperti Afrika, Eropa, India, Australia, China, Rusia, dan USA – cadangan batu bara Indonesia terbilang paling sedikit. Ironisnya, Indonesia merupakan negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Sangat disayangkan bila kebijakan tersebut terus dipertahankan. Dalam uraian sebelumnya, dikatakan bahwa harga penjualan batu bara mengalami penurunan. Jika kenyataannya demikian, alangkah baiknya bila kebijakan pemerintah beralih fokus pada peningkatan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan tersebut dapat lebih banyak memberi efek domino ke sejumlah kalangan.

Adapun saat ini kontribusi industri pertambangan terhadap PDB masih fluktuatif dan cenderung stagnan. Hal tersebut terlihat dalam grafik yang ditunjukkan. Sementara, kontribusi ekspor pertambangan terhadap PDB pada tahun 2017, sedikit mengalami peningkatan.

Perlu diketahui bahwa potensi sumber daya tambang Indonesia saat ini terbilang sedikit. Dari data yang ditunjukkan, memperlihatkan bahwa cadangan batu bara Indonesia pada tahun 2016 hanya sebesar 2,2%. Sangat kalah jauh bila dibandigkan dengan cadangan India (8,3%), Australia (12,7%), Rusia (14,1%), China (21,4%) dan USA (22,1%). Hal yang sama juga terlihat dalam cadangan bauksit, Indonesia hanya memiliki 4% cadangan bauksit dari yang kandungan bauksit di Dunia. Indonesia masih kalah dengan Jamaika (7%), Vietnam (8%), Brazil (9%), Australia (22%), dan Guinea (27%). Kekuatan Indonesia hanya unggul di sektor timah, dengan total cadangan timah yang dimiliki sebasar 17%. Cadangan timah Indonesia unggul dari Rusia (7%), Australia (8%), Bolivia (9%) dan Brazil (15%). Pada sektor ini, Indonesia hanya kalah dari China (24%) dari total cadangan timah di dunia.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa jumlah sumber daya tambang yang dimiliki Indonesia tergolong sedikit, kurang dapat memenuhi kebutuhan dunia. Pemerintah Indonesia perlu memetakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Pemetaan dapat dilakukan dengan menganalisis potensi SDA yang dimiliki masing-masing daerah.

Data Bappenas mengatakan bahwa daerah-daerah penghasil Mineral, antara lain: Bengkulu (Pasir Besi), Sumatera Barat (Bijih Tembaga), Sumatera Utara (Bijih Besi), Kepulauan Riau (Bijih Bauksit), Kalimantan Barat (Bijih Bauksit), Kalimantan Selatan (Bijih Besi), Sulawesi Selatan (Bijih Besi), Sulawesi Tenggara (Bijih Nikel), Sulawesi Utara (Pasir Besi), Gorontalo (Bijih Tembaga), Maluku Utara (Pasir Besi, Bijih Tembaga, Bijih Nikel) NTT (Pasir Besi, Tembaga, Bijih Besi). Potensi ini perlu mendapatkan kebijakan yang tepat, sehingga memberi manfaat secara langsung dan luas kepada masyarakat.

Adapun daerah-daerah penghasil batu bara, yaitu: Sumatera Selatan (11,1), Sumatera bagian tengah (1,6), Aceh (0,5),  Kalsel (5,4), Kaltara (1), Sulsel (0,1) Kaltim (7,3). Cadangan batu bara yang dimiliki daerah-daerah tersebut terbilang akan terus berkurang. Sentuhan kebijakan yang tepat dapat memaksimalkan cadangan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kajian mendalam dan komprehensif untuk mempercepat pengembangan daerah-daerah tersebut sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pentingya kajian mendalam dan komprehensif ini karena pengelolaan sumber daya alam yang benar, dapat memberikan multiplayer effect. Itulah sebabnya kita harus mendorong pemangku kebijakan melakukan langkah-langkah strategis. Jika kita memperhatikan data yang ada, daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, belum ada daerah yang mampu mengantarkan pembangunan daerahnya pada tingkat perkembangan daerah kategori maju dan cepat tumbuh. Implikasinya, tingkat kesejahteraan rakyat juga ikut terpengaruh. Berikut ini dapat kita lihat pengaruh pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi terhadap pembangunan daerah.

NoWilayah/ProvinsiCadangan GasCadangan MinyakKategori
1Natuna, Kepri50,8373,2II (maju tertekan)
2Papua23,465,9II (maju tertekan)
3Sumatera Selatan17,91.007III (berkembang)
4Maluku15,217,5III (berkembang)
5Kalimantan14575,5II (maju tertekan)
6NAD7,5150,7IV (tertinggal)
7Riau7,13.386,6II  (maju tertekan)
8Jawa Timur6,41.312,0III (berkembang)
9Jawa Barat3,2494,9III (berkembang)
10Sulawesi2,651,9III (berkembang)
11Sumatera Utara1,2109,5III (berkembang)

Data tersebut menunjukkan pada pokoknya, pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi belum signifikan memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan daerah. Itu berarti, tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga belum terealisasi. Dibutuhkan kebijakan strategis dan menentukan skala prioritas untuk menata pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berdampak langsung kepada rakyat.

Perlu diketahui bahwa tujuan pembangunan sektor energi dan pertambangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) adalah:

  1. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri secara optimal (Produksi pertambangan harus dikendalikan sejalan dengan kebutuhan dalam negeri terutama industri dan dari sisi permintaan harus didorong melalui proses rantai produksi lebih panjang dan beragam)
  2. Peningkatan nilai tambah (Sumber Daya Energi dan Pertambangan sebagai bahan baku industri dalam negeri)
  3. Berperan dalam pengembangan wilayah (Sumber Daya Energi dan Pertambangan berperan dalam menopang perekonomian wilayah baik skala besar dan kecil; Peningkatan efek pengganda pada industri-industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakang; Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; Peningkatan penyerapan tenaga kerja)

Tujuan tersebut pada prinsipnya masih jauh dari semangat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Dengan demikian, ke depannya politik hukum pengelolaan sumber daya alam seyogianya memenuhi tujuan tersebut.

Saat ini pemerintah telah menetapkan tantangan, arah kebijakan sekaligus strategi yang akan diambil dalam RPJMN 2020-2024. Berikut ini paparan tersebut.

NoTantanganKebijakanStrategi
1Percepatan hilirisasi
  1. Peningkatan nilai tambah
  2. Pembatasan ekspor mineral dan batubara
  1. Peningkatan nilai tambah dengan mengintegrasikan dengan perindustrian
  2. Meningkatkan penggunaan sebagai bahan baku industri
2Kerusakan lingkungan
  1. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan
  1. Reklamasi pasca tambang
  2. Eksplorasi berkelanjutan
  3. Pengelolaan PertambanganRakyat (IPR)
  4. Pengelolaan Lingkungan
3Perbaikan sistem/iklim investasi
  1. Penyelarasan seluruh peraturan dan kebijakan sektor terkait pertambangan
  1. Penyederhanaan regulasi
  2. Mempermudah perizinan usaha pertambangan terintegrasi dengan industri pengolahan
  3. Penataan IUP
  4. Penyediaan lahan
4Pengembangan wilayah (tambang untuk kesejahteraan)
  1. Peningkatkan investment attractiveness
  2. Integrasi pembangunan kawasan Industri dan Infrastruktur mendukung daerah kaya SDA
  1. Integrasi dengan industri setempat
  2. Integrasi pembangunan kawasan Industri dan Infrastruktur
  3. Pengelolaan pertambangan rakyat melalui public private partnership
5Pengelolaan cadangan
  1. Pengelolaan neraca sumber daya dan cadangan minerba
  1. Inventarisasi neraca Sumber Daya Mineral
  2. Perencanaan Pembangunan Pertambangan (Rencana Umum Pertambangan Berkelanjutan)
  3. Penetapan eksploitasi dan produksi berdasarkan daya dukung sumberdaya

Dari berbagai urain tersebut, sebenarnya RPJMN yang disusun pemerintah belum sepenuhnya akan berfokus pada kegiatan sektor energi dan pertambangan yang berkelanjutan. Bappenas terlihat masih setengah hati menyusun peta jalan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup yang sehat, dan keadilan sosial dan ekonomi, serta pembanguna yang berkelanjutan. Diperlukan political will secara kafah dari elit dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber: Materi presenstasi BAPPENAS dalam dikusi publik terkait dengan “Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN Pemerintahan Kedua Jokowi 2020-2024”