Beranda Berita

Vonis bersalah Karen Agustiawan, Bukti Ada Masalah Hukum dalam Tata Kelola BUMN Energi.

1007

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Karen Agustiawan, dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Karen Agustiawan divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan penjara.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Ilham Putuhena mengatakan, vonis bersalah tersebut menunjukkan bukti ada masalah hukum dalam tata kelola BUMN energi. “Putusan bersalah oleh hakim pengadilan Tipikor terhadap Karen, yang merupakan mantan Direktur Utama Pertamina, membuktikan bahwa memang ada permasalahan besar dalam  hukum tata kelola BUMN energi kita, apalagi undang-undang Migas juga tak kunjung direvisi”, ujar Ilham Putuhena, di Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.

Persoalan tersebut terjadi ketika Karen di tahun 2009 membeli sebagian aset di Blok BMG, Australia melalui participating interest tanpa didasari kajian kelayakan atau feasibility study berupa kajian secara lengkap, final due dilligence.  Selain itu, investasi di Blok BMG, juga tidak didasarkan pada analisa risiko yang telah dilakukan oleh konsultan keuangan, Deloitte.

Peneliti hukum energi dan pertambangan, Ilham Putuhena, menilai Karen Agustiawan lalai dalam mengambil kebijakan membeli asset di Blok BMG dan tindakannya itu merugikan negara. “Seharusnya Karen tidak gegabah dalam mengeluarkan kebijakan strategis seperti itu. Padahal kan telah ada standar operasional yang telah ditetapkan. Tinggal ikuti saja. Perbuatan Karen sangat merugikan negara”, kata Ilham Putuhena.

Ilham Putuhena menambahkan, bahwa vonis tersebut juga menunjukkan jikalau Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tidak mampu lagi menjawab kebutuhan atau mengimbangi perkembangan akan investasi hulu migas di Indonesia.

“Kasus Karen juga mencerminkan minimnya upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap investasi hulu migas” ucap Ilham Putuhena.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, Pengeiuaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.

Adapun kemudian tugas Badan Pelaksana – menurut Pasal 98 PP No 35 Tahun 2004 – dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran, Badan Pelaksana harus mempertimbangankan rencana jangka panjang; keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan; upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi; teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan; upaya efisiensi; rencana pengembangan lapangan yang sudah disetujui; tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama; keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial; pengembangan lingkungan masyarakat setempat.

“Meskipun dalam UU Migas belum diatur secara lengkap mengenai kegiatan hulu migas, akan tetapi PP 35 tahun 2004 sebenarnya telah memberikan koridor hukum dalam kegiatan investasi hulu migas” ungkap Ilham Putuhena.

Vonis Karen Agustiawan berdampak besar dan mempengaruhi iklim investasi migas di Indonesia. Para investor tentu akan berfikir ulang untuk menanamkan modalnya bila berkaca dari vonis tersebut.

“Harapannya investor tidak melihat kasus ini dari perspektif moral hazard pejabat negara yang sangat buruk atau perilaku korup para pejabat negara, melainkan hanya sebatas lemahnya pengawasan dari pemerintah kepada pejabatnya. Jika demikian, maka pengaturan tata kelola migas ke depannya perlu dibuatkan sistem yang lebih kuat guna mencegas hal serupa terulang kembali”, tutup Ilham Putuhena