Transisi energi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Namun, proses peralihan dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan tidak cukup hanya mengandalkan inovasi teknologi, investasi, dan komitmen politik. Diperlukan kerangka hukum (legal framework) yang kuat, komprehensif, dan berkeadilan sebagai landasan pelaksanaan transisi energi di Indonesia.
Kerangka hukum tersebut memiliki peran penting dalam memberikan kepastian regulasi, menjamin transparansi tata kelola energi, serta memastikan pembagian manfaat dan risiko transisi secara proporsional. Selain itu, kebijakan transisi energi harus memperhatikan perlindungan masyarakat terdampak, keberlangsungan tenaga kerja sektor energi fosil, keterjangkauan energi bagi masyarakat, serta hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat.
Tanpa regulasi yang terintegrasi dan berpihak pada kepentingan publik, transisi energi berpotensi menciptakan ketimpangan baru, memperbesar kesenjangan akses energi, dan mengabaikan kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperjelas pembagian kewenangan, serta membangun mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.
Kajian ini membahas urgensi pembentukan legal framework transisi energi berkeadilan sebagai fondasi transformasi sektor energi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
