Beranda Publikasi Kegiatan

Jelang Pembahasan RUU EBET, PUSHEP dan Ditjen Bangda Gelar FGD Dukung Penguatan Kewenangan Daerah dalam Urusan EBT

7

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan kembali menggelar focus group discussion (FGD) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Pada kesempatan FGD kali ini, PUSHEP mengajak organisasi masyarakat sipil untuk turut bergabung mendiskusikan tentang pentingnya penguatan pengaturan kewenangan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) sub sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Hal ini untuk mendorong dan menggali dukungan agar terdapat penguatan pengaturan kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam RUU EBET.

PUSHEP menilai bahwa pentingnya berkolaborasi untuk penguatan pengaturan tersebut agar pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola, mengembangkan serta memanfaatkan EBT sehingga target bauran energi nasional dapat cepat tercapai. Sebab pencapaian terhadap target bauran energi nasional tidak dapat dicapai dengan optimal jika tanggung jawab kewenangan pengaturan, pengurusan, dan pengelolaannya hanya berada pada pemerintah pusat. Karena hal tersebut sesungguhnya memerlukan dukungan dari banyak pihak dan peran dari pemerintah daerah itu sendiri. Dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah tersebut secara normatif hanya dapat terwujud apabila daerah mempunyai kewenangan yang kuat.

Daerah sangat berharap agar pengaturan terkait penyelenggaran urusan di bidang EBET diakomodasi dalam RUU EBET. Dalam penelitian PUSHEP sebelumnya, diketahui bahwa besar harapan daerah agar diperhatikan melalui RUU EBET. Daerah berharap tentang perlunya penguatan kewenangan dan kejelasan urusan pemerintahan. Daerah juga menyampaikan bahwa perlunya dukungan anggaran dan pembiayaan serta perlunya pemberian insentif atau disinsentif. Selain itu, daerah juga berpandangan tentang perlunya ada ketentuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur EBET. Terakhir, daerah juga menyampaikan harapan bahwa perlunya dilibatkan secara luas dalam proses pembahasan RUU EBT.

Dari uraian tersebut, tuntutan tentang perlunya dasar hukum yang kuat dan pasti guna penguatan peran daerah, maka perlu mengawal agar pembentukan RUU EBET dapat mengakomodasi aspirasi daerah dan masukan kelompok masyarakat sipil. PUSHEP berpendirian agar perlunya RUU EBET dikaji kembali dengan harapan agar pemerintah daerah diberi kewenangan yang sama atau seimbang dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor EBT. Penguatan peran pemerintah daerah saat ini sangat dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan kebijakan transisi energi dan net zero emission ke depannya. Keterlibatan daerah mutlak diperlukan agar berbagai program di sektor EBET berjalan sukses.

Dalam kegiatan FGD tersebut hadir antara lain: Publish What You Pay (PWYP); Research Center for Climate Change University of Indonesia; Trend Asia (TA); Climate Policy Initiative (CPI); Yayasan Rekam Jejak Nusantara; Yayasan Rumah Energi; Institute for Essential Services Reform (IESR); dan terakhir ada Komite Pemantau Legislatif. Organisasi ini merupakan salah satu bagian dari stakeholder yang selama ini mendukung agar pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan EBT.

Komitmen dalam FGD tersebut mendorong agar RUU EBT menjadi dasar hukum yang kuat untuk menyongsong transisi energi dan penguatan pengaturan kewenangan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) sub sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Lembaga tersebut akan mengawal pembahasan RUU EBET agar substansi pengaturannya menjadi demokratis dan berkeadilan. Di forum tersebut juga disepakati agenda bersama yaitu penguatan pemerintah daerah dalam percepatan transisi energi berkeadilan di Indonesia.