Catatan atas UU Cipta Kerja sektor Migas
Kebijakan Umum Tujuan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, sehingga untuk...
Kajian Singkat Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
KAJIAN SINGKAT TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN Oleh Tim Pushep A. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan atas pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30...
Catatan Akhir Tahun 2019 Sektor Energi dan Pertambangan
Energi dan pertambangan merupakjan sektor dan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal tersebut seperti diamanatkan dalam konstitusi...
Arah Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Pendahuluan
Era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin sebentar lagi akan memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang. Pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung...
Analisis Yuridis Normatif atas Pengaturan PP 72 Tahun 2016 dengan UU BUMN
Analisis Yuridis Normatif atas Pengaturan PP 72 tahun 2016 dengan UU BUMN Oleh M Ilham F Putuhena, SH., M.H. A. Pendahuluan Pada tanggal 30 Desember 2016 Presiden Republik...
Menggugat Kebijakan Izin Ekspor Tambang Mineral Mentah
Menggugat Kebijakan Izin Ekspor Tambang Mineral Mentah (Tinjauan Juridis PP 1/2017 serta Permen ESDM 5/2017 dan Permen ESDM 6/2017) Oleh: Bisman Bhaktiar Intisari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang...
Politik Hukum Participating Interest dalam Pengelolaan Migas
Politik Hukum Participating Interest dalam pengelolaan Migas
(Pendekatan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945)
Oleh
M Ilham F Putuhena, SH., M.H.
Peneliti Pusat Hukum Energi dan Pertambangan-PUSHEP
Intisari
Particitipating...
Tinjauan Hukum PP No. 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Holding BUMN dengan Konstitusi
Tinjauan Hukum PP No. 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Holding BUMN dengan Konstitusi
Penulis: Tim Riset PUSHEP Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan...
Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara
Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara
Oleh: Akmaluddin Rachim, S.H., MH
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam...
Analisis Yuridis Normatif Atas Pengaturan Holding BUMN Industri Pertambangan
Oleh Tim Riset/Kajian Pushep Pendahuluan Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan...
