Beranda Publikasi Kegiatan

Penarikan Kewenangan Perizinan Tambang ke Pusat Berpotensi Melangar Konstitusi

1723

Jakarta, PUSHEP – Revisi Undang-Undang Minerba yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada sidang paripurna tanggal 12 Mei 2020 sudah lebih dari 30 hari di tangan Presiden, namun undang-undang tersebut masih belum bisa diakses oleh publik, bahkan masih belum tersedia di website resmi Sekretariat Kabinet.

Hal ini sangat disayangkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, menurutnya Pemerintah dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh Presiden, dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak RUU disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka demi hukum RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan publik berhak tahu” Kata Bisman dalam acara Webinar Series yang diselenggarakan oleh Dunia Tambang bekerjasama dengan PUSHEP (Senin, 15/06).

Lebih lanjut dalam diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Pro Kontra RUU Minerba” tersebut, pakar hukum energi dan pertambangan ini juga mengkritisi soal kurang tepatnya pembentuk undang-undang menjadikan UU Minerba baru sebagai UU perubahan. Bisman menilai bahwa jika dilihat dari struktur, susunan, dan isi pasal dalam revisi UU Minerba lebih layak disebut sebagai undang-udang penggantian/baru.

“Jika dihitung jumlah pasal yang berubah dalam UU Minerba yang baru ini sekitar 80 persen. Selain itu dari sisi substansi mulai dari landasan filosofis, sosiologis, serta arah pengaturan juga berubah secara siginifikan dari UU Nomor 4 Tahun 2009” Tandasnya.

Bisman juga menambahkan bahwa UU Minerba baru masih belum operasional karena terdapat 24 ketentuan yang harus diturunkan dalam peraturan pelaksana, dalam hal ini Peraturan Pemerintah termasuk juga nantinya dalam Peraturan Menteri.

Sementara dari sisi substansi/materi, Bisman juga meyoroti banyak hal atas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, seperti masalah kewenangan pemberian izin tambang yang seluruhnya ditarik ke pusat.

Dalam UU Minerba baru izin pertambangan mulai dari skala kecil sampai sekala besar sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki urusan pemerintahan di bidang minerba, bahkan UU Minerba baru mencabut matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bidang ESDM dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ini (penarikan kewenangan perizinan tambang ke pusat) menurut kami berpotensi melanggar konstitusi, yakni Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, disitu ditegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” tegas Bisman.

Meskipun demikian, Bisman juga menyampaikan bahwa dalam UU Minerba baru ternyata masih ditemukan beberapa ketentuan mengenai adanya kewenangan pemerintah daerah, seperti dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) terkait kewenangan pemerintah provinsi menentukan wilayah pertambangan, dan kewenangan gubernur untuk menentukan luas dan batas WIUP.

“Ini sangat kontradiktif, bagaimana gubernur menentukan WP atau WIUP semantara sektor minerba ini sudah tidak lagi menjadi urusan pemerintah daerah” kata Bisman.

“Bahkan dengan dicabutnya urusan pemerintah daerah di UU Nomor 23 Tahun 2014 bisa saja nanti dinas pertambangan di daerah juga akan dicabut, sebagaimana dinas pertambangan kabupaten dan kota yang hari ini sudah tidak ada karena urusannya sudah tidak di kabupaten/kota” tambahnya.

Permasalahan lainnya dalam UU Minerba baru, urai Bisman, terkait dengan kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang menurutnya dianggap mengalami kemunduran.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tegas mengatur bahwa untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, pemegang izin tambang (IUP dan IUPK) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Sementara itu, di UU Minerba baru frasa “wajib” kemudian diganti menjadi “dan/atau” sehingga bersifat alternatif, artinya pemegang izin bisa melakukan pengelolaan dan pemurnian atau bisa melakukan pengelolaan atau pemurnian saja.

“Padahal mengenai pengolahan dan pemurnian di dalam negeri ini pernah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan MK mengamini bahwa pengolahan dan pemurnian secara akomulasi itu adalah konstitusional” tegas Bisman.

Adapun hal lain yang dikritisi Bisman dalam UU Minerba baru adalah terkait dengan jaminan perpanjangan KK dan PKP2B, kewajiban divestasi divestasi saham sebesar 51% sebagai aksi korporasi yang bisa berpotensi merugikan keuangan negara, serta peran dan eksistensi BUMN yang belum diberikan hak istimewa dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan.