Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai membuka periode pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan tahun 2027 sejak Oktober hingga pertengahan November 2026. Pembukaan periode pengajuan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola produksi dan perizinan pertambangan nasional.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menilai pemerintah perlu memanfaatkan proses pengajuan RKAB 2027 untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam mekanisme persetujuan RKAB pada periode sebelumnya, terutama terkait kepastian waktu dan proses administrasi.
Menurutnya, percepatan pengajuan RKAB perlu diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen sejak awal. Langkah ini penting untuk menghindari penumpukan berkas permohonan menjelang akhir tahun yang berpotensi menghambat kegiatan operasional perusahaan pertambangan.
“Kita punya banyak catatan tentang proses persetujuan RKAB selama ini, salah satunya adalah aspek kepastian, jadi pengajuan RKAB 2027 harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola produksi tambang,” ujar Bisman kepada Kontan.co.id, Selasa (13/10/2026).
Bisman menjelaskan, secara substansi teknis, mekanisme pengajuan RKAB 2027 tidak memiliki perbedaan mendasar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, aspek ketepatan waktu dan efektivitas proses evaluasi harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Ia menilai, verifikasi dokumen yang dilakukan sejak dini dapat mempercepat proses birokrasi sekaligus memberikan kepastian kepada perusahaan mengenai rencana produksi dan kuota pertambangan yang akan disetujui.
“Oleh karena itu periode pengajuan ditetapkan Oktober hingga pertengahan November 2026 tersebut harus segera dilakukan verifikasi sejak awal sehingga penetapan RKAB tidak menumpuk menjelang akhir tahun,” terangnya.
Kepastian dan Transparansi Persetujuan RKAB Harus Diperkuat
Lebih lanjut, Bisman menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menetapkan kriteria dan mekanisme persetujuan RKAB. Menurutnya, kejelasan persyaratan, indikator evaluasi, serta jangka waktu penyelesaian permohonan diperlukan agar perusahaan memiliki kepastian dalam menyusun perencanaan bisnis dan kegiatan produksi.
Pengalaman keterlambatan persetujuan RKAB 2026 seharusnya menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Pemerintah perlu memastikan proses evaluasi berjalan secara terukur, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Bisman mengingatkan bahwa percepatan persetujuan RKAB tidak boleh mengurangi kualitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Pengendalian produksi tetap harus dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan kepentingan nasional.
Namun, pengawasan yang ketat harus diimbangi dengan proses administrasi yang efisien. Jangan sampai kebijakan pengendalian produksi justru menjadi hambatan bagi kepastian investasi dan keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan.
“Pengawasan tetap harus ketat, tetapi proses administrasinya efisien. Jangan sampai pengendalian produksi justru menimbulkan ketidakpastian usaha dan mengganggu pasokan industri,” pungkasnya.
Dengan demikian, pengajuan RKAB 2027 tidak hanya menjadi agenda administratif tahunan, tetapi juga momentum bagi pemerintah untuk membangun tata kelola pertambangan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Perbaikan tersebut penting agar pengendalian produksi dapat berjalan optimal tanpa menghambat investasi, kegiatan usaha, maupun pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara bagi industri nasional.
Sumber: Pengajuan RKAB 2027 Dibuka, PUSHEP Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Pertambangan
https://ima-api.org/pengajuan-rkab-2027-dibuka-pengamat-minta-tata-kelola-tambang-diperbaiki/
