Besarnya transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan serius. Aktivitas tersebut tidak hanya berlangsung di lokasi penambangan, tetapi juga melibatkan jaringan perdagangan, distribusi mineral, hingga perputaran dana dalam skala besar.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menilai temuan transaksi yang berkaitan dengan PETI menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan hukum di sektor pertambangan. Menurutnya, pemberantasan tambang ilegal tidak bisa hanya berfokus pada penambang di lapangan, tetapi harus menyasar seluruh jaringan yang menopang aktivitas tersebut.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI sepanjang 2023–2025 mencapai Rp185,03 triliun. Dalam temuan tersebut, PPATK juga menyebut total perputaran dana mencapai Rp992 triliun.
“Skala persoalan PETI sudah cukup serius. PETI bukan sekadar persoalan penambangan ilegal, tetapi telah melibatkan jaringan perdagangan dan perputaran uang yang luas. Ini berarti ada pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang kurang maksimal,” kata Bisman kepada Warta Ekonomi, Sabtu (31/10/2026).
Bisman menjelaskan, aktivitas pertambangan ilegal berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Pasalnya, pelaku PETI tidak menjalankan kewajiban sebagaimana perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), termasuk kewajiban perpajakan, royalti, dan ketentuan lainnya.
Selain mengurangi potensi penerimaan negara, keberadaan PETI juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan pertambangan yang beroperasi secara legal harus memenuhi berbagai kewajiban perizinan, lingkungan, dan perpajakan, sementara pelaku tambang ilegal tidak menanggung beban kepatuhan yang sama.
Pengawasan Rantai Pasok dan Penelusuran Pemodal Harus Diperkuat
Lebih lanjut, Bisman menyoroti lemahnya pengawasan rantai pasok mineral sebagai salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan PETI. Menurutnya, pengawasan pemerintah selama ini tidak cukup hanya dilakukan di lokasi penambangan, tetapi harus diperluas hingga proses pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil tambang.
“Celah paling krusial itu pada pengawasan rantai pasok, khususnya keterhubungan produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan adanya potensi mineral hasil PETI masuk ke fasilitas pengolahan atau smelter, kemudian diperdagangkan melalui jaringan resmi dengan menggunakan dokumen yang seolah-olah menunjukkan bahwa mineral tersebut berasal dari wilayah pertambangan berizin.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan sistem ketertelusuran asal-usul mineral. Pemerintah harus memastikan setiap komoditas yang masuk ke fasilitas pengolahan maupun jaringan perdagangan memiliki dokumen asal-usul yang sah dan dapat diverifikasi.
Menurut Bisman, pengawasan yang terintegrasi diperlukan untuk menutup celah masuknya hasil tambang ilegal ke dalam rantai industri pertambangan nasional. Dengan demikian, penindakan tidak hanya berhenti pada pelaku penambangan, tetapi juga dapat menjangkau pihak-pihak yang membeli, menampung, mengangkut, dan memperdagangkan hasil PETI.
Ia juga menilai penelusuran transaksi keuangan perlu menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan tambang ilegal. Identifikasi transaksi mencurigakan dan pemetaan jaringan pelaku dapat membantu aparat mengungkap pihak-pihak yang memberikan pembiayaan maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
Kerja Sama PPATK dan MIND ID Perlu Ditindaklanjuti
Di tengah persoalan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memperkuat kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor pertambangan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta pada 14 Oktober 2026. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola industri pertambangan yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.
Bisman menilai keterlibatan MIND ID dalam upaya tersebut relevan mengingat posisinya sebagai holding industri pertambangan yang memiliki pengalaman dan keterkaitan dengan rantai industri mineral nasional.
Namun, menurutnya, kerja sama tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, terutama dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan, memetakan jaringan pelaku, serta memperkuat koordinasi penegakan hukum.
Penguatan kerja sama antarlembaga juga perlu diarahkan pada integrasi data perizinan, produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan mineral. Keterhubungan data tersebut penting untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara volume produksi yang tercatat dengan jumlah mineral yang beredar di pasar.
Dengan demikian, pemberantasan PETI membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pengawasan aktivitas penambangan hingga penelusuran aliran dana dan jaringan perdagangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pihak yang membiayai, menampung, dan mengambil keuntungan dari aktivitas tambang ilegal turut menjadi sasaran penegakan hukum.
Upaya tersebut menjadi penting agar pemberantasan pertambangan ilegal tidak hanya menyentuh pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga mampu memutus jaringan ekonomi yang selama ini menopang keberlangsungan praktik PETI.
Sumber: Transaksi Tambang Ilegal Capai Rp185 Triliun, Pemerintah Didesak Bongkar Jaringan Pemodal
https://wartaekonomi.co.id/read644735/transaksi-tambang-ilegal-capai-rp185-triliun-pemerintah-didesak-bongkar-jaringan-pemodal
