Penyediaan tenaga listrik merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola ketenagalistrikan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, efektivitas, serta keberlanjutan.
Studi hukum ini mengkaji implementasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam kerangka regulasi dan kebijakan ketenagalistrikan nasional. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan penyediaan tenaga listrik, termasuk aspek perizinan, kelembagaan, pengawasan, tanggung jawab badan usaha, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Selain itu, kajian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, baik dari sisi regulasi, koordinasi antarlembaga, maupun pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyediaan tenaga listrik tidak hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan bisnis, tetapi juga menjamin pemerataan akses, keterjangkauan tarif, dan keandalan pasokan listrik.
Melalui studi hukum ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan regulasi dan tata kelola ketenagalistrikan nasional agar lebih terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sektor ketenagalistrikan mampu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan energi dan mendukung kepentingan nasional.
