
Tata kelola energi merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan energi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga mencakup aspek hukum, kebijakan, kelembagaan, pengawasan, serta tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha.
Studi hukum implementasi tata kelola energi menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan telah diterapkan dalam praktik pengelolaan energi di Indonesia. Kajian ini juga melihat kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan.
Berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, ketimpangan kewenangan, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan, membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan koordinasi antarlembaga agar tata kelola energi berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kajian ini, PUSHEP mendorong penguatan implementasi hukum dalam sektor energi sebagai landasan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya energi yang transparan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat demi kepentingan bangsa dan generasi mendatang.




