Beranda Berita

Target 70 Persen Hasil Tambang, Korupsi Jadi Pekerjaan Rumah Terbesar Pemerintah

38
Sumber Gambar : Ai oleh Divisi Media PUSHEP.

Ambisi pemerintah untuk meningkatkan porsi hasil pertambangan yang dinikmati negara hingga minimal 70 persen membuka kembali persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Besarnya penerimaan negara tidak akan memberikan dampak optimal apabila transparansi perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum masih dihadapkan pada praktik korupsi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menilai persoalan pertambangan nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar menentukan besaran keuntungan yang harus masuk ke kas negara. Menurutnya, pembenahan tata kelola, transparansi pengelolaan izin, akuntabilitas, serta integritas aparatur menjadi fondasi utama yang harus diperkuat pemerintah.

“Iya betul, persoalannya memang lebih mendasar daripada sekadar besaran penerimaan negara,” kata Bisman kepada Inilah.com, Minggu (15/11/2026).

Menurut Bisman, kebijakan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengelolaan pertambangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses perizinan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil tambang berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan terhadap persoalan tersebut semakin relevan di tengah berbagai kasus hukum yang kembali mencuat di sektor pertambangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan penerimaan negara harus berjalan beriringan dengan pembenahan kelembagaan dan integritas aparatur.

“Kita harus melihat apakah selama ini tata kelola pertambangan sudah berjalan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ini bisa jadi momentum bahwa persoalan pengawasan dan integritas aparatur juga harus dibenahi,” ujarnya.

Penerimaan Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kebocoran

Bisman menegaskan bahwa peningkatan porsi penerimaan negara dan pembenahan tata kelola pertambangan bukan dua agenda yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan agar kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan target penerimaan tidak akan berarti banyak apabila kebocoran akibat praktik penyimpangan masih berlangsung. Tanpa pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, kebijakan peningkatan porsi hasil tambang berisiko hanya menjadi target administratif tanpa perubahan mendasar.

“Dua-duanya perlu dan penting, tetapi pembenahan tata kelola, pengawasan, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas,” katanya.

Ia menilai korupsi merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menetapkan besaran keuntungan yang harus diterima negara, tetapi juga harus memastikan tidak ada kebocoran dalam proses pengelolaannya.

“Sebab kalau porsi penerimaan negara naik tapi masih bocor ya sama aja. Jadi sebenarnya persoalan utama itu korupsi. Sepanjang tata kelola pertambangan itu dibenahi dan korupsi diberantas, maka itu sudah luar biasa akan memberikan peningkatan penerimaan negara,” tegas Bisman.

Kekayaan Tambang Harus Memberikan Manfaat bagi Rakyat

Lebih jauh, Bisman mengingatkan kembali pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, pada 2023 mengenai besarnya potensi ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat apabila pengelolaan pertambangan dilakukan secara baik dan bebas dari korupsi.

“Ingat dulu tahun 2023 Prof Mahfud MD saat Menkopolhukam bilang kalau tata kelola tambang kita baik dan tidak ada korupsi, maka tiap warga negara dapat Rp20 juta per bulan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan mineral dan batu bara Indonesia seharusnya tidak berhenti sebagai angka produksi maupun statistik penerimaan negara. Pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat perekonomian nasional, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar negara menikmati minimal 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Target tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa penguasaan kekayaan alam benar-benar diikuti perbaikan sistem pengelolaan. Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan pertambangan bukan semata-mata besarnya persentase penerimaan negara, melainkan kemampuan negara memastikan kekayaan mineral dan batu bara dikelola secara bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sumber : https://www.inilah.com/prabowo-incar-70-persen-hasil-tambang-pakar-sentil-masalah-korupsi-dan-pengawasan-bocor