Pengembangan komoditas silika menuju industri bernilai tambah dinilai prospektif, termasuk dalam pemanfaatannya untuk bahan baku sel (solar cell).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar menilai potensi bisnis dan hilirisasi pasir silika di Indonesia memang cukup besar seiring cadangan yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah.
“Nilai ekonominya juga cukup tinggi, baik dari penambangan dan penjualan pasir, juga bisa dari peningkatan kadar kemurnian dan pengolahan menjadi produk bernilai tambah,” katanya kepada Kontan, Rabu (7/10/2026).
Bisman menilai hilirisasi komoditas ini yang paling prospektif mencakup silika dengan kemurnian tinggi, silica flour, kaca, fiberglass, water glass, hingga produk hilir lainnya.
Ia juga menyoroti peluang hilirisasi silika menjadi sel surya. Menurut Bisman, peluang terbesar terdapat pada pengembangan high purity silica sebagai bahan baku rantai industri surya.
“Sebenarnya Indonesia sudah memiliki basis industri kaca dan panel surya, tetapi memang kemampuan dan kapasitasnya masih terbatas,” lanjutnya.
Menurutnya, secara keseluruhan prospek investasi industri pasir silika terbuka cukup lebar, didorong oleh kebutuhan industri kaca, konstruksi, elektronik, energi surya, dan agenda transisi energi.
Namun begitu, menurut Bisman masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan komoditas ini, termasuk soal kualitas dan kuantitas bahan baku.
“Tantangannya soal kepastian cadangan dan kualitas bahan baku, juga teknologi pemurnian masih belum maksimal,” jelas dia.
Selain itu, Bisman tak memungkiri tantangan keekonomian proyek masih menjadi penghambat karena kebutuhan investasi yang besar. Kepastian pasar dan regulasi juga dinilai menjadi tantangan untuk menarik investor.
Dari sisi harga, Bisman melihat perlunya parameter atau formula harga pasir silika yang lebih transparan sebagai acuan. Bisman menegaskan penetapan harga sebaiknya tidak sebagai satu angka tunggal, tetapi menggunakan parameter yang berimbang baik untuk penambang maupun pembeli.
“Memang diperlukan parameter, terutama untuk menciptakan referensi harga yang lebih transparan antara penambang dan pembeli. Intinya memang diperlukan adanya formula atau indeks harga yang objektif sebagai acuan pelaku usaha,” tandasnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (Pertamisi) telah menyuarakan dorongan kepada pemerintah untuk memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan ekspor silika.
Namun, kebijakan tersebut tetap perlu bertujuan mendorong pengolahan dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.
Industri juga berharap pemerintah dapat memperkuat formulasi Harga Patokan Mineral (HPM) untuk mendukung pengembangan industri dan hilirisasi komoditas tersebut.
Di luar ekspor, Pertamisi turut menyoroti perlunya kepastian penentuan harga silika.
Ketua Umum Pertamisi, Sukhyar menjelaskan, penetapan harga silika saat ini berada di tingkat provinsi sehingga terdapat kemungkinan perbedaan kebijakan antarwilayah.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu menyediakan parameter atau formula yang dapat menjadi acuan bersama.
“Pemerintah pusat harus juga mengatur, membuat formulasi. Formulasi itu bukan angka absolut, tetapi parameter yang perlu dipakai untuk menentukan harga,” jelasnya dalam FGD “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika dan Percepatan Hilirisasi” di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Sukhyar menambahkan, Pertamisi juga melihat peluang pengembangan silika menuju industri bernilai tambah termasuk untuk sel surya.
Pengembangan industri tersebut dinilai membutuhkan bahan baku dengan kualitas dan spesifikasi yang sesuai.
Menurutnya, sejumlah pelaku usaha juga mulai menjajaki kerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah, termasuk di Lampung, untuk mengembangkan bahan baku silicon metal atau logam silikon.
Sumber:
Harga Nikel Diprediksi Fluktuatif hingga Akhir 2026, Ini Pemicunya
https://industri.kontan.co.id/news/hilirisasi-silika-ke-solar-cell-dinilai-prospektif-tapi-masih-terkendala-bahan-baku
