Beranda Publikasi Riset Kajian

Catatan Akhir Tahun 2014 Energi dan Pertambangan

142
Mining

CATATAN AKHIR TAHUN 2014

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)

Bangsa Indonesia seharusnya bersyukur karena dikaruniai kekayaan alam berbagai macam sumber energi dan pertambangan melimpah yang dapat menjadi modal untuk mensejahterakan rakyat. Seharusnya hasilnya dapat mendukung pelaksanaan program peningkatan pendidikan, jaminan kesehatan Hasilnya untuk masyarakat, perbaikan infrastruktur dan program-program lain untuk kesejahteraan masyarkat.  Namun, sampai saat ini Indonesia masih belum lepas dari masalah kemiskinan, tingginya pengangguran dan masih minimnya jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Jadi kekayaan alam energi dan pertambangan belum dapat membuat rakyat sejahtera, hal ini disebabkan karena energi dan pertambangan tidak dikelola berdasarkan hukum dan keadilan.

Indonesia merupakan negara penghasil emas terbesar ke-8 di dunia, penghasil timah nomor 2 di dunia, penghasil tembaga terbesar ke-3 di dunia, pengekspor batubara terbesar ke-3 di dunia, pengekspor gas (LNG) terbesar ke-3 di dunia, mempunyai sumber energi panas bumi terbesar nomor 1 di dunia dan merupakan negara penghasil minyak bumi. Namun pada saat yang sama Indonesia merupakan negara yang angka kemiskinannya masih sangat besar, hampir 30 juta penduduknya masih di bawah garis kemiskinan dan sampai akhir tahun ini tercatat Indonesia mempunyai hutang luar negeri sebesar Rp3700 Triliun. Tentunya ini kondisi yang sangat ironis, sebuah negara kaya sumber daya tetapi miskin karena salah kelola.

Melihat kondisi tersebut, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) memberikan catatan akhir tahun sebagai bagian dari partisipasi dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan  yang berlandaskan hukum dan keadilan agar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut ini catatan PUSHEP terkait energi dan pertambangan di akhir tahun 2014:

  1. Sektor Mineral dan Batubara
  1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bermasalah

Hingga kini dari 10.918 IUP yang ada, baru 6.042 IUP yang sudah dinyatakan tidak bermasalah atau telah berstatus clear and clean (CnC), sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah. Pemerintah menyatakan bahwa paling lambat akhir Desember 2014 akan menyelesaiakan masalah IUP yang belum CnC. Untuk itu, Pemerintah agar benar-benar menyelesaikan permasalahan IUP yang bermasalah ini secara tuntas dengan melakukan penertiban dan jika terdapat IUP yang tidak memenuhi persyaratan harus segera dicabut. Lebih lanjut, apabila dalam proses pemberian IUP terdapat indikasi penyimpangan dan korupsi, Pemerintah agar jangan ragu untuk melakukan proses hukum dan melibatkan Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK).

  1. Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Renegosiasi KK dan PKP2B merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU mengamanatkan  bahwa renegosiasi KK dan PKP2B dilakukan paling lambat 1 tahun pasca UU Minerba atau paling lambat tahun 2010. Namun hingga kini sampai 5 tahun lebih, renegosiasi KK dan PKP2B masih berlarur-larut belum terselesaikan. Pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 proses renegosiasi akan bisa selesai, namun hingga kini dari 107 perusahaan pemegang KK dan PKP2B, baru 1 perusahaan yang sudah menandatangani amandemen kontrak, sebanyak 86 perusahaan baru sebatas menandatangani MOU dan sisanya belum jelas. Terhadap hal ini, Pemerintah harus komitmen untu melaksanakan amanat undang-undang dengan segera menyelesaikan renegosiasi KK dan PKP2B. Pemerintah juga perlu mengumumkan secara terbuka status renegosiasi masing-masing perusahaan dan hambatan-hambatannya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat  dapat ikut memantau proses renegosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama perusahaan.

  1. Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Hilirisasi Mineral)

Hilirisasi mineral merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU mengamanatkan bahwa mineral harus dilakukan peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pada awal tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang ekspor mineral mentah dan mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan ini menimbulkan gejolak yang cukup besar dalam usaha pertambangan dan terdapat protes keras dari kalangan industri tambang termasuk mengajukan judicial review Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Minerba ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan ekspor dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya mewajibkan perusahaan untuk membangun smelter. Namun sampai saat ini perkembangan pembangunan smelter belum terdapat kemajuan yang signifikan. Pemerintah harus konsisten dan konsekuen untuk melaksanakan amanat UU Minerba.

  1. Optimalisasi Pendapatan Negara dari Pertambangan

Pada tahun 2014 realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batubara sebesar Rp30 Triliun, ini meningkat di banding tahun 2013 yang sebesar Rp28 Triliun. Peningkatan ini salah satunya disebabkan adanya supervisi dan monitoring oleh KPK. Pendapatan negara dari sektor tambang ini masih sangat kecil, tidak sebanding dengan jumlah IUP yang hampir 11 ribu dan komoditas tambang yang beraneka ragam. Untuk itu Pemerintah perlu memaksimalkan pendapatan negara dari sektor tambang dengan melakukan tatakelola tambang yang baik dan mencegah penyimpangan dan korupsi.

  1. Penertiban Praktik Pertambangan Ilegal

Pertambangan tanpa izin (pertambangan ilegal) merupakan tindakan kriminal berupa pencurian bahan galian dengan tidak berdasar pada izin dan peraturan perundangan. Pertambangan ilegal marak terdapat di berbagai daerah yang mengakibatkan hilangnya potensi tambang yang dikuasi negara, terjadinya kerusakan lingkungan dan potensi gangguan kemanan yang besar. Untuk itu, Pemerintah agar melakukan tindakan tegas untuk melakukan penertiban dan melakukan proses hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal dengan melibatkan aparat penegak hukum.

  1. Sinkronisasi Kewenangan Penerbitan IUP di daerah

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun dengan telah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah tidak lagi mempunyai kewenangan pemberian IUP. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan UU Pemda yang baru penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan minerba sudah tidak lagi berada di kabupaten/kota, sehingga bupati dan walikota tidak lagi berwenang memberikan IUP ke perusahaan. Kewenangan pemberian IUP kini hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur (Pemerintah Provinsi) berwenang memberikan IUP di areal tambang yang ada di wilayah provinsinya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat  dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adanya ketentuan yang berbeda antara UU Minerba dan UU Pemda akan menimbulkan masalah dan gejolak di daerah. Untuk itu perlu dilakukan penyelarasan undang-undang dalam proses legislasi.

  1. Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)
  1. RUU Minyak dan Gas Bumi

Sampai dengan tahun 2014 RUU Migas tidak kunjung selesai, padahal Undang-Undang Migas yang baru dibutuhkan sangat mendesak karena UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah tidak layak lagi menjadi dasar bagi tatakelola migas di Indonesia. Secara materiil terdapat 16 pasal/ayat dalam UU Migas yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa diantaranya merupakan pasal-pasal “jantung” yang sangat berpengaruh pada keseluruhan isi undang-undang, sehingga UU Migas sudah compang-camping yang tidak layak lagi menjadi dasar pengaturan industri migas. UU Migas Tahun 2001 juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kekinian dalam tatakelola migas yang berkeadilan. Untuk itu, program legislasi penyelesaian UU Migas harus menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan.

  1. Mafia Migas dan Korupsi Migas

Salah satu penyebab inefisiensi dalam tata kelola migas baik di hulu maupun di hilir adalah permainan Mafia Migas. Keberadaan mafia migas ini ada dan sangat berpengaruh dalam industri migas, namun sampai saat ini belum terungkap siapa dan bagaimana modus operandinya. Pemerintah telah membentuk Tim Reformasi Tata kelola Migas yang tujuan utamanya adalah memberantas mafia migas, namun sampai saat ini belum nampak hasil yang berarti yang didapat oleh Tim yang dipimpin oleh Faishal Basri ini. Untuk itu, PUSHEP mendesak agar Pemerintah benar-benar serius memberantas mafia migas, keberadaan Tim Anti Mafia Migas yang dibentuk Pemerintah harus benar-benar memberantas mafia yang sesungguhnya, bukan malah melindungi mafia, ungkap dan bersihkan Migas Indonesia dari mafia.

Terkait dengan korupsi di sektor migas yang melibatkan elit pemerintah dan politik, KPK agar tidak berhenti hanya sampai proses hukum kepada Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. KPK harus mengembangkan kasus korupsi ini sampai dengan tuntas dan tidak tebang pilih.

  1. Kebijakan untuk Blok Migas yang akan Berakhir Kontraknya

Pemerintah telah memutuskan Blok Mahakam yang saat ini dikelola oleh Total Indonesie akan diserahkan kepada Pertamina setelah kontraknya berakhir di tahun 2017. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat 6 Blok Migas yang kontraknya akan berakhir, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 8 Blok Migas yang berakhir kontraknya. Terkait dengan kontrak blok migas yang akan berakhir ini, Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan menjamin kegiatan operasionalnya tidak terganggu. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sebelum kontrak berakhir Pemerintah harus sudah memutuskan siapa pengelola selanjutnya pasca berakhirnya kontrak. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan nasional dalam menentukan pengelola blok migas.

  1. Subsidi dan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Subsidi BBM pada APBN Tahun 2014 mencapai Rp246,5 Triliun, oleh Pemerintah subsidi BBM dianggap sangat besar dan membebani APBN. Untuk itu, pada bulan Nopember 2014 Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah juga telah merencanakan pada tahun 2015 akan memberikan subsidi tetap untuk per liter BBM. Artinya harga jual BBM ke masyarakat akan naik dan turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Dengan demikian, fluktuasi harga minyak dunia akan langsung ditanggung oleh masyarakat. Atas hal tersebut, Pemerintah agar benar-benar mengkaji tentang peran subsidi dan konstitusionalitas penetapan subsidi tetap pada harga BBM, mengingat pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa penetapan harga BBM yang mengikuti harga pasar adalah inkonstitusional.

  1. Sektor Listrik dan Energi Baru dan Terbarukan
  1. Kenaikan Tarif Listrik

Pada bulan Juli 2014, Pemerintah telah menaikkan tarif tenaga listrik pada masyarakat,  kenaikan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali. Pada tanggal 1 Januari 2015 nanti kembali tarif listrik akan naik. Terkait dengan kenaikan tarif listrik ini, Pemerintah seharusnya lebih transparan dalam penetapan tarif listrik dan memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kenaikan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat seharusnya bisa dihindari jika inefisiensi di sektor hulu listrik dapat di tekan. Pemerintah harus fokus memperbaiki tata kelola di sektor hulu listrik dengan mengatasi permasalahan inefisiensi dan dugaan adanya potensi korupsi yang sangat besar di sektor pembangkit listrik.

  1. Perlu Kebijakan Revolusioner Mendorong Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan
  • Sampai tahun 2014 ini belum ada kebijakan revolusioner untuk pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Padahal energi baru dan terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih relatif minim. Pemerintah harus mempunyai kebijakan yang revolusioner untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, misalnya dengan mewajibkan gedung-gedung pemerintah menggunakan listrik yang bersumber dari matahari (solar cell) dan memberikan insentif yang besar pada usaha pengembangan energi baru.
  1. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Pada bulan September 2014 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini lahir untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan panas bumi. Pemerintah harus segera menindaklanjuti implementasi UU Panas Bumi dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan yang menjadi mandat dari UU Panas Bumi serta mendorong pengembangan panas bumi dengan lebih maksimal.

Jakarta, 29 Desember 2014

====================

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) adalah organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan pada kegiatan studi dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan. PUSHEP hadir untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan  yang berlandaskan hukum dan keadilan agar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih lanjut tentang PUSHEP kunjungi website kami di www.pushep.or.id

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download