Perkembangan dan Strategi Hilirisasi Pertambangan
Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian dalam satu kesempatan diskusi publik tentang tata kelola pertambangan, mengemukakan hasil kajiannya terkait perkembangan dan strategi hilirisasi pertambangan. Uraian ini...
Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024
Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024*
Disusun oleh Akmaluddin Racihm
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam satu kesempatan diskusi publik,...
Langkah Pemerintah Terbitkan IUPK Sementara Freeport Dikritik
Setelah saling bertahan dengan keinginan masing-masing antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, akhirnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus...
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral Sesuai Konstitusi
Permohonan 9 perusahaan tambang yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU MInerba) diolak oleh Mahkamah Konstitusi, pada sidang...
Perbandingan UU Minerba Tahun 1967 dengan Tahun 2009
NoUU No. 11 Tahun 1967UU No. 4 Tahun 20091.
Pelaku Usaha:Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B)
Investor asing (KK, PKP2B)
Luas usaha pertambangan tidak dirinciPelaku...
