Beranda Berita

Ini segudang pekerjaan rumah yang menunggu Dirjen Minerba baru

252

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memulai tahapan seleksi untuk memilih Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba). Saat ini, ada enam nama yang bakal masuk seleksi untuk menggantikan Bambang Gatot Ariyono yang sudah pensiun sejak awal Mei lalu.

Dari enam nama, empat diantaranya berasal dari internal Kementerian ESDM. Yakni Agung Pribadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK), Mohamad Priharto Dwinugroho (Kepala Pusat PPSDM Geominerba), Sujatmiko (Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara), dan Yunus Saefulhak (Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral).

Sementara, dua lainnya merupakan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Yakni Ridwan Djamaluddin yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, serta Yohannes Yudi Prabangkara yang merupakan Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur.

Setumpuk pekerjaan rumah sudah menunggu Dirjen Minerba yang baru. Salah satu yang menjadi sorotan tentu terkait dengan Undang-Undang Minerba yang baru.

Pasalnya, pemerintah harus segera menyusun dan menerbitkan serangkaian aturan turunan dari mulai Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan dan Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Minerba yang baru disahkan pada Selasa (11/5) lalu itu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengungkapkan, menyusun aturan pelaksanaan dari UU Minerba yang baru itu bukanlah perkara mudah. Apalagi, banyak pengaturan di UU Minerba baru yang kontroversial di mata publik, sehingga perlu segera ada penjelasan dan penegasan lebih lanjut dari pemerintah.

Dia pun meminta, agar aturan turunan nanti dapat disusun dan diimplementasikan secara konsisten.

“Regulasi pelaksanaan sangat penting, mengingat di UU Minerba yang telah ditetapkan banyak sekali aturan yang harus diatur lebih lanjut. Regulasi yang diterbitkan harus benar-benar sesuai baik proses maupun substansinya, mengingat selama ini regulasi Minerba kerap berubah dan tidak konsisten pelaksanaannya,” terang Bisman kepada Kontan.co.id, Jum’at (29/5).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo, yang juga mengingatkan bahwa pemerintah, khususnya melalui Dirjen Minerba yang baru juga harus bersiap jika nanti UU Minerba yang baru ini jadi digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Menjadi tugas berat untuk membuat draft PP pasca UU Minerba. Bahkan secara politik, kemungkinan ada yudicial review di MK,” kata Singgih.

Selain itu, Singgih pun membeberkan tugas berat yang menanti Dirjen Mineba yang baru. Seperti pembenahan tata kelola pertambangan nasional, memaksimalkan target investasi, mengawal program hilirisasi dan pembangunan smelter, serta percepatan kegiatan eksplorasi tambang. “Yang terpenting, kemampuan manajemen, kepemimpinan dan integritas menjadi modal utama,” sebut Singgih.

Dihubungi terpisah, Direktur Centre For Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS) Budi Santoso juga menegaskan, peningkatan nilai tambah serta pemanfaatan minerba nasional harus menjadi perhatian serius Dirjen Minerba yang baru. Begitu juga dengan peningkatan iklim investasi di bidang eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, sebagai syarat keberlanjutan pertambangan nasional.

Tak lupa, Budi pun mengingatkan Ditjen Minerba yang ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi nasional, mulai dari konsultan, kontraktor hingga tenaga ahli di bidang pertambangan. Terpenting, kata Budi, Dirjen Minerba harus mampu menerjemahkan UU maupun kebijakan menteri untuk mendukung tata kelola pertambangan yang benar.

“Dirjen yang jabatan teknis harus bisa menerjemahkan kebijakan menteri sebagai jabatan politis agar tepat guna. Kebijakan kemarin yang telah menyebabkan “kekacuan” dalam kebijakan minerba, jangan sampai terulang,” tegas Budi.