Beranda Berita

Perbaikan Materi Pengaturan RKAB

61

Jakarta – Pemerintah perlu melakukan perbaikan mendalam mengenai pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menyelesaikan persoalan RKAB hari ini. Ungkap Bayu Yusya, legal analyst pada Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) di forum diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI), Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta Pusat, 07/09/2023.

Menurut Bayu Yusya, kedudukan RKAB merupakan manifestasi peran negara untuk mewujudkan kegiatan pertambangan yang semata mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. RKAB sendiri berfungsi sebagai penilaian terhadap kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan. Baik dari aspek pengusahaan, aspek teknik, dan lingkungan yang berorientasi pada good mining practice Namun faktanya hari ini, masih terdapat banyak persoalan mengenai pengaturan RKAB tersebut.

Bayu Yusya mencatat ada empat permasalahan pokok dalam pengaturan RKAB, yakni prosedur pengurusan yang rumit, keterbatasan evaluator RKAB, dan kesulitan melakukan verifikasi data, serta lemahnya pengawasan terhadap penerbitan RKAB. Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan melakukan evaluasi dan meninjau ulang pengaturan RKAB.

“pemerintah perlu mengevaluasi dan meninjau ulang pengaturan RKAB hari ini, dengan melibatkan semua pihak agar pengaturan RKAB kedepan lebih baik lagi”, Ujar Bayu Yusya.

Pada kesempatan yang sama Djoko Widajatno Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) menyebutkan bahwa pengaturan RKAB ini juga harus memperhatikan unsur pendapatan negara, baik pendapatan yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak.

Lebih lanjut ia memberikan rekomendasi untuk segera melakukan sinergitas antar kementerian untuk melakukan monitoring terhadap kepatuhan pajak dan PNBP di sektor usaha pertambangan guna peningkatan pendapatan negara.