JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap mendorong program gasifikasi batubara, termasuk mendorong batubara menjadi dimetil eter atau DME. Namun, kepastian kelanjutan proyek tersebut bergantung industri. Produk-produk hilirisasi batubara yang lain juga tetap dimungkinkan untuk dikembangkan saat investasi dan teknologinya masuk ke Indonesia.
Sebelumnya, peletakan batu pertama proyek DME, yang digarap PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Pertamina, telah diresmikan Presiden Joko Widodo, di Sumatera Selatan, pada 24 Januari 2022. Perusahaan asal Amerika Serikat Air Products ambil bagian dalam proyek itu. Namun, pada awal 2023, Air Products memilih mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif, di Jakarta, Jumat (17/5/2024), mengatakan, pemerintah mendorong DME sebagai substitusi elpiji impor. Sebab, saat ini, lebih dari 70 persen pemenuhan elpiji dalam negeri dipenuhi dengan impor sehingga substitusinya diperlukan.
”Defisit (energi) kita paling banyak di impor minyak dan impor elpiji. Kalau DME itu jadi, bisa mengurangi defisit. Tapi, yang mempunyai teknologinya kan mundur, (sedangkan) kita belum punya teknologi. Sementara untuk mencari partner lain, enggak tahu, itu kan business to business,” ujar Irwandy.
Ia menambahkan, pemerintah tetap terbuka bagi negara mana pun yang mau bekerja sama di bidang hilirisasi. Ada berbagai macam produk hilirisasi batubara yang berpotensi dikembangkan. Selain DME, ada mono ethylene glycol (MEG), metanol, ataupun amonia. ”Tergantung rencana industri batubaranya,” kata Irwandy.
Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Tbk Arsal Ismail menuturkan, rencana gasifikasi batubara masih berproses. Nilai keekonomian benar-benar menjadi pertimbangan PTBA.
”Jangan sampai keekonomiannya mengganggu keuangan PTBA. Ini harus hati-hati. Namun, kami tetap mendukung program hilirisasi pemerintah. Dari sisi sumber daya batubara, kami punya banyak. Namun, teknologi untuk memproses batubara untuk dihilirisasi menjadi bentuk apa masih dalam kajian. Dulu, kan, harusnya sudah jadi, tetapi (Air Products) mundur,” kata Arsal, Rabu (8/5/2024).
Saat ini, PTBA tengah melakukan penelitian dan pengembangan MEG untuk program hilirisasi batubara, termasuk dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset. Dengan demikian, diharapkan ada inovasi-inovasi yang akan mendukung skala keekonomian.
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Perekonomian No 7/2022 tentang Proyek Stretegis Nasional (PSN), proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim, Sumsel, dan gasifikasi batubara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, tercatat sebagai PSN.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, realisasi produksi batubara pada 2023 mencapai 775,2 juta ton atau melebih target, yakni 694,5 juta ton. Capaian produksi tersebut melanjutkan tren peningkatan, setelah produksi tercatat mencapai 564 juta ton pada 2020, 614 juta ton pada 2021, dan 687 juta ton pada 2022.
Dampak Ikutan
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan, dalam hilirisasi batubara, salah satu yang harus dicapai adalah dampak ikutan (multiplier effect)program itu. Artinya, batubara yang tadinya dijual mentah menjadi dijual ”matang” sehingga ada nilai tambah ekonomi komoditas tersebut.
Hal itu juga berkaitan dengan ketahanan energi. Sebab, ke depan, akan semakin banyak sumber energi yang muncul sebagai langkah antisipasi menurunnya energi fosil yang akan semakin habis karena transisi energi. ”DME ini dipandang lebih bersih lah. Punya prospek, tetapi masih banyak hambatan. Calon investor juga masih memerlukan banyak hitung-hitungan (sebelum berinvestasi),” ujar Bisman.
Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjamin kepastian hukum, mengingat investasi yang dibutuhkan sangatlah besar. Selain itu, perlu ada berbagai kemudahan, termasuk perizinan, dalam berinvestasi. Di samping itu, bagaimana agar hilirisasi batubara terintegrasi dengan kebijakan transisi energi.
