
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor hilir minyak dan gas bumi di daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola energi yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu aspek strategis yang memerlukan perhatian khusus adalah pengaturan rantai pasok dan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg sebagai komoditas energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu. Dalam praktiknya, distribusi LPG 3 Kg tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyaluran barang, tetapi juga mencakup aspek pengawasan, pengendalian, penetapan kebijakan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui kajian Legal Opinion ini, diperlukan analisis komprehensif terhadap kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor hilir minyak dan gas bumi, khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur serta mengawasi rantai pasok distribusi LPG 3 Kg. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, serta kebutuhan penguatan instrumen kebijakan daerah guna memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
DOCUMENT CENTER
DIGITAL DOCUMENT ACCESS
PDF DOCUMENT VIEWER
READ • EXPLORE • DOWNLOAD




