Beranda Berita

Menyoroti Keterlambatan Presiden Serahkan DIM RUU EBT ke DPR

Keterlembatan pemerintah dalam menyerahkan DIM RUU EBT ke DPR menyebabkan proses selanjutnya pembahasan terhadap RUU tersebut tidak dapat dilaksanakan.

20

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menyoroti keterlambatan Presiden Joko Widodo dalam menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT). Keterlambatan tersebut berisiko melanggar Pasal 49 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Undang-undang itu mengatur bahwa presiden menugasi menteri untuk membahas RUU disertai dengan DIM bersama DPR RI dalam jangka waktu paling lama 60 hari,” ujar Peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim di Jakarta pada Senin (5/12).

Dia mengatakan bahwa presiden cenderung melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila mengacu pada ketentuan tersebut, presiden dapat dikatakan telah melanggar undang-undang.

Secara lengkap undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

Diketahui bahwa Pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada pemerintah dengan nomor B/11414/LG.01.01/6/2022 tertanggal 14 Juni 2022 tentang penyampaian RUU usul DPR RI. Berikutnya surat balasan dari presiden kepada DPR dengan nomor R-37/Pres/08/2022, telah dikirmkan pada tanggal 25 Agustus 2022 tentang hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU EBT. Sayangnya, surat tersebut tidak dilengkapi dengan DIM.

“Belakangan, pemerintah baru menyampaikan DIM kepada DPR RI dalam Rapat Kerja bersama perwakilan Pemerintah dan DPD RI, 29/11/2022. Itupun terjadi saat beberapa kali pimpinan rapat kerja Komisi VII DPR RI menyinggung soal keterlambatan DIM dari pemerintah,” ucap Akmal.

Rapat tersebut mengagendakan Musyawarah Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Adapun rincian agenda rapat tersebut adalah penjelasan RUU EBT oleh Komisi VII DPR RI, pandangan Pemerintah tentang RUU EBET, dan pandangan DPD RI terhadap RUU EBET.

Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI mengeluhkan soal keterlambatan penyerahan DIM dari pemerintah yang menyebabkan proses selanjutnya pembahasan terhadap RUU EBT tidak dapat dilaksanakan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan berdasarkan pembahasan internal yang telah dilakukan pemerintah, DIM RUU EBT yang terdiri 574 DIM. Rinciannya terdiri atas 52 pasal yang diubah, 10 pasal tetap dan 11 pasal usulan baru.

Penghapusan DMO

Dalam pembahasan RUU EBT, PUSHEP memandang penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) batubara pada merupakan langkah tepat. Ketentuan DMO dinilai bertentangan dengan maksud dan tujuan dari RUU tersebut.

“Sebenarnya, ketentuan mengenai DMO batubara dalam RUU EBT pada prinsipnya bertentangan dengan maksud dan tujuan dari adanya RUU itu sendiri. Jika hal itu dipaksakan maka terlihat RUU ini cenderung tidak memiliki kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan. Jadi usulan pemerintah itu sudah tepat,” kata Peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim.

Dia melanjutkan usulan tentang penghapusan DMO batubara terungkap saat Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama perwakilan pemerintah, yang terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, dan Pimpinan Komite II DPD.

Usulan itu terdapat dalam draf DIM RUU EBT yang disampaikan secara non formal oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat rapat tersebut. Berdasarkan pembahasan internal yang telah dilakukan pemerintah, DIM RUU EBT yang terdiri atas 574 DIM.

Rinciannya terdiri dari 52 pasal yang diubah, 10 pasal tetap dan 11 pasal usulan baru. Selain mengajukan usulan, pemerintah juga menyepakati pengaturan terkait Transisi Energi dan Peta Jalan, namun dengan  catatan penyesuaian urutan substansi yang dimulai dari target bauran energi yang mengacu pada Kebijakan Energi Nasional; peta jalan transisi energi baik dalam jangka menengah dan jangka panjang; serta implementasi dari transisi energi itu sendiri.

“Beberapa masukan atau usulan pemerintah terhadap RUU EBT ini sudah sangat baik. Kami mencatat ada beberapa usulan baik dari pemerintah, misalnya, pemerintah mengusulkan perubahan tehadap definisi energi baru dan sumber energi baru dengan mempertimbangkan kriteria mengikuti standar internasional soal emisi rendah karbon,” tutur Akmal.

Usulan baik lainnya ialah terkait pada Bab Penelitian dan Pengembangan dalam RUU EBT. Pemerintah mengusulkan penambahan substansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, antara lain: penambahan rincian kegiatan riset dan inovasi khususnya terkait pengembangan teknologi smartgrid dan smart charging, teknologi EBT, pengembangan potensi sumber daya EBT, dan peningkatan efisiensi teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi.

Selain itu, usulan bagus dari pemerintah terhadap ketentuan dalam RUU EBT adalah soal pengaturan konservasi energi agar dimasukkan dalam RUU EBT dan pengaturan lebih lanjut terkait konservasi energi diatur dalam turunan RUU EBT.

“Hal ini penting agar pengaturan mengenai konservasi energi itu diatur dalam undang-undang agar lebih kuat, meskipun sebenarnya pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam PP 70 Tahun 2009, ucap Akmal”

Berikutnya, usulan penting dari pemerintah adalah soal penyesuaian pengaturan kompensasi harga EBT sesuai narasi yang disepakati oleh kementerian terkait sebagaimana yang telah dalam Perpres 112 Tahun 2022.

“Catatan tersebut sudah benar, karena Perpres itu sudah disahkan lebih dahulu. Jadi memang perlu ada penyesuaian ketentuan agar nantinya tidak menimbulkan masalah tumpang tindih pengaturan satu sama lain,” pungkas Akmal.

Dia berharap berbagai usulan baik dari pemerintah soal substansi pengaturan dalam RUU EBT ini dipertimbangkan oleh DPR nantinya. Menurut Akmal, hal ini perlu dikawal agar usulan tersebut diterima sehingga subtansi dalam RUU EBET dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kita juga berharap agar DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat. Kami mengingatkan soal adanya konsep meaningful participation dalam proses pembentukan suatu undang-undang,” tegas Akmal.

Akmal menjelaskan bahwa konsep meaningful participation ialah: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.