Beranda Publikasi Opini

Tidak Perlu Takut Gugatan Newmont, Tetapi Jangan Pula Remehkan

Bisman Bhaktiar - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

1264
Newmont

Pada awal Juli 2014 yang lalu, melalui release yang disampaikan kepada media masa PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) mengumumkan telah menggugat pemerintah Indonesia kepada arbitrase International Center forSettlement of Investment Dispute (ICSID). Gugatan tersebut dilandasi karena adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sejak keluarnya PP Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 11 Januari 2014. Ketentuan adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 103 dan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Artinya, sejak tanggal 12 Januari 2014  ekspor mineral mentah (ore) yang selama ini dilakukan oleh Newmont dilarang dan harus dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Pasca keluarnya larangan ekspor ini terjadi gejolak yang cukup besar terhadap industri hulu pertambangan, karena hasil penambangan bahan mentah yang sebelumnya langsung di ekspor, sejak keluarnya PP tersebut tidak dapat diekspor. Akibatnya stok bahan mineral mentah menumpuk dalam jumlah cukup besar di penampungan-penampungan perusahaan pertambangan. Hal ini disebabkan belum dapat dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan maksimal karena terbatasnya fasilitas  smelter  di dalam negeri.

Atas hal ini, Newmont mengklaim bahwa akibat larangan ekspor tidak saja merugikan Newmont, namun juga telah merugikan karyawan karena Newmont telah merumahkan sekitar 4000 karyawannya dan dilakukan pemotongan gaji karyawan akibat berhentinya kegiatan tambang di Batu Hijau. Selain itu, rekanan dan dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan penambangan Newmont juga mengalami kerugian.

Sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan pemerintah yang melarang ekpor, hal ini  dijadikan alasan bagi Newmont untuk mengajukan gugatan ke arbitrase internasional. Newmont menganggap bahwa larangan ekspor yang diberlakukan kepada Newmont tidak sesuai dengan kontrak karya (KK) antara Newmont dengan pemerintah Indonesia yang telah ditandatangani pada 1986. Bagi Newmont, kontrak karya harus menjadi dasar untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mewajibkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri atau melarang ekpor bahan mentah atas dasar perintah dan amanat UU Minerba. Bagi pemerintah, kebijakan pemerintah ini untuk menjalankan undang-undang yang telah dihasilkan bersama oleh lembaga legislatif.

Disini jelas, tidak nyambung dan tidak ketemu antara pihak Newmont dengan pemerintah. Pemerintah berpegang dan berdasar pada UU Minerba, sedangkan Newmont berpegang dan mengacu pada kontrak karya. Atas adanya perbedaan dasar dan pegangan tersebut, telah dilakukan renegosiasi antara pemerintah dengan pihak Newmont untuk penyesuaian kontrak karya, renegosiasi ini juga menjadi bagian yang diamanatkan oleh UU Minerba. Renegosiasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan ulang antara pemerintah dengan Newmont terkait dengan poin-poin yang perlu disesuaikan dengan UU Minerba, termasuk diantaranya tentang kewajiban pemurnian dan pengolahan di dalam negeri.

Renegosiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Minerba seharusnya telah dilakukan paling lambat satu tahun setelah UU Minerba lahir. Jadi sejak tahun 2010 persoalan penyesuaian kontrak karya ini seharusnya sudah tuntas, namun hingga kini proses renegosiasi berlarut-larut belum juga ada ujungnya. Pemerintah beranggapan renegosiasi masih dalam proses, sedangkan Newmont beranggapan bahwa renegosiasi sudah “mentok”  atau dianggap bukan sebagai jalan yang baik bagi Newmont, sehingga lebih memilih mengajukan gugatan.

Atas gugatan yang diajukan oleh Newmont ini, kali ini pemerintah menanggapi dengan reaksi yang kompak dan dengan nada yang sama. Tanggapan atas gugatan Newmont ini  diantaranya disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian,  Menteri ESDM serta Menteri Hukum dan HAM yang menyampaikan pernyataan intinya pemerintah siap menghadapi gugatan Newmont, bahkan dengan percaya diri dan yakin menyatakan akan menang melawan gugatan Newmont. Sikap kompak, yakin dan percaya diri pemerintah ini tentunya patut diapresiasi, memang seharusnya begitulah sikap pemerintah yang tidak perlu gentar terhadap korporasi multinasional.

Sikap percaya diri ini tidak berarti pemerintah boleh meremehkan gugatan Newmont ini, memang pemerintah punya banyak hal yang dapat menjadi “senjata” untuk mematahkan dan mengalahkan gugatan Newmont. Tetapi, Newmont secara hukum juga mempunyai posisi dan kedudukan yang cukup kuat yang juga berpeluang untuk menang dalam persidangan di  ICSID. Jadi pemerintah perlu hati-hati dan mempertimbangkan akibat hukum atas gugatan ini, terutama jika Newmont menang maka tentunya larangan ekspor akan dicabut dan bisa jadi pemerintah dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi  kepada Newmont yang jumlahnya tentunya tidak sedikit. Sebaliknya apabila Newmont kalah, maka perlu juga diantisipasi tentang kemungkinan Newmont menyatakan diri dalam keadaan kahar (force major) dan menutup kegiatan tambangnya dengan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, diantaranya kewajiban pasca tambang untuk merehabilitasi lingkungan.

Untuk itu, sebelum “angkat senjata” menghadapi Newmont menuju medan arbitrase internasional, sebaiknya pemerintah perlu melakukan langkah-langkah. Pertama, mempertimbangkan dengan lebih bijak akibat hukum atas gugatan Newmont ini, termasuk juga akibat ekonomi dan akibat sosialnya. Kedua, pemerintah harus proaktif membuka ruang pembicaraan untuk kembali duduk bersama melakukan renegosiasi untuk mencapai kesepakatan ulang dengan pihak Newmont, tentunya dengan tahapan, materi dan deadline waktu yang jelas. Ketiga,  melakukan persiapan yang serius untuk menghadapi gugatan ini dengan mempersiapkan materi, alat bukti dan membentuk tim pengacara yang handal.

Jadi, pemerintah disamping percaya diri dan membuat “paduan suara” dengan menyatakan akan menang melawan gugatan Newmont, lebih baik pemerintah serius melakukan langkah-langkah penanganan kasus Newmont ini dengan lebih taktis. Ingat, bahwa pemerintah telah pernah mempunyai pengalaman kalah dalam persidangan arbitrase internasional melawan korporasi multinasional, tetapi kali ini rakyat berharap untuk tidak kalah lagi. Jadi, tidak perlu takut menghadapi gugatan Newmont, tetapi jangan pula diremehkan!