RM.id Rakyat Merdeka – Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengapresiasi langkah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan distribusi elpiji 3 kilogram (kg).
Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bhaktiar menilai langkah ini sebagai pendekatan positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan energi berpihak kepada masyarakat.
“Kunjungan Menteri Bahlil ke berbagai lokasi memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses elpiji bersubsidi. Banyak keluhan terkait distribusi yang tidak merata dan harga yang bervariasi di tingkat pengecer menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran,” ujar Bisman dalam keterangannya, Selasa (5/2).
Bisman menegaskan bahwa distribusi elpiji 3 kg masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dugaan penyimpangan yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola distribusi, meningkatkan pengawasan, menambah jumlah pangkalan resmi di daerah terpencil, serta memastikan data penerima subsidi lebih akurat.
Kata dia, upaya Menteri Bahlil turun langsung ke masyarakat merupakan langkah penting dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis realitas di lapangan.
“Namun, ini harus diikuti dengan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem tata kelola distribusi elpiji 3 kilogram agar lebih transparan, efisien, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, PUSHEP juga mendorong pemerintah untuk mempercepat upaya hilirisasi gas bumi dan mengoptimalkan pengolahan gas dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.
Menurut Bisman, langkah ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga membantu menstabilkan harga dan ketersediaan elpiji di pasaran.
“Dengan adanya upaya nyata dari pemerintah, termasuk kebijakan yang lebih berbasis data dan kondisi di lapangan, diharapkan distribusi elpiji bersubsidi dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran,” tutup Bisman.
Langkah Bahlil yang turun langsung ke lapangan ini diharapkan menjadi contoh bagi kementerian lain dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
