Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024
Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024*
Disusun oleh Akmaluddin Racihm
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam satu kesempatan diskusi publik,...
DPR nilai keputusan pemerintah soal Freeport cacat hukum
JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Rofy Munawar menilai, keputusan pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara kepada PT Freeport Indonesia berpotensi menimbulkan...
Langkah Pemerintah Terbitkan IUPK Sementara Freeport Dikritik
Setelah saling bertahan dengan keinginan masing-masing antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, akhirnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus...
KKKS ragu gross split menguntungkan
JAKARTA. Selama ini muncul kekhawatiran, penerapan bagi hasil pola gross split menyebabkan investasi hulu migas menjadi kurang menarik. Tentu saja pemerintah membantah mentah-mentah. "Belum...
Pemerintah Tunda Pungutan Dana Ketahanan Energi
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menunda pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang direncanakan bakal diterapkan mulai 5 Janurai 2015. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian...
Seluruh UU Sumber Daya Air Dibatalkan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan...
Advokat Penggugat Subsidi BBM Ubah “Legal Standing”
Penggugat Minta Subsidi BBM Maksimal 10% dari belanja Pemerintah Pusat di APBNMahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan...
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral Sesuai Konstitusi
Permohonan 9 perusahaan tambang yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU MInerba) diolak oleh Mahkamah Konstitusi, pada sidang...
Perbandingan UU Minerba Tahun 1967 dengan Tahun 2009
NoUU No. 11 Tahun 1967UU No. 4 Tahun 20091.
Pelaku Usaha:Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B)
Investor asing (KK, PKP2B)
Luas usaha pertambangan tidak dirinciPelaku...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional
Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dirancang dan dirumuskan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan ditetapkan...
