Beranda Publikasi Opini

Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam Migas

1
Sumber Gambar : Ai oleh Divisi Media PUSHEP.

Penguasaan negara atas sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) merupakan amanat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pengelolaan migas, penguasaan negara tidak semata-mata dimaknai sebagai kepemilikan atas sumber daya alam, tetapi juga mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi seluruh kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pengelolaan migas berjalan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan dinamika geopolitik global, penguasaan negara atas migas menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan energi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Oleh karena itu, tata kelola migas harus diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, penguasaan negara atas sumber daya alam migas bukan sekadar persoalan pengelolaan komoditas ekonomi, melainkan wujud pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjamin kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

▤

PDF DOCUMENT VIEWER

DIGITAL DOCUMENT ACCESS

● ONLINE
DOCUMENT PREVIEW
↓ Download PDF