
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat peran pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya pada subbidang energi baru terbarukan (EBT). Regulasi ini memberikan landasan bagi penguatan kewenangan, tanggung jawab, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor energi yang berkelanjutan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan pengurangan emisi karbon, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendorong percepatan transisi energi. Potensi energi surya, angin, air, panas bumi, hingga bioenergi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan dan tata kelola yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui implementasi Perpres Nomor 11 Tahun 2023, pemerintah provinsi diharapkan mampu mengoptimalkan perencanaan, koordinasi, pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM. Namun, efektivitas regulasi ini juga bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dukungan pendanaan, dan sinkronisasi kebijakan.
Dengan demikian, penguatan peran pemerintah daerah bukan sekadar persoalan pembagian kewenangan, melainkan bagian penting dalam mewujudkan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada ketahanan energi nasional.
DOCUMENT VIEWER
DIGITAL DOCUMENT CENTER




