Beranda Berita

PUSHEP: Usulan Pemerintah terhadap RUU EBET Harus diperhatikan DPR

18

Jakarta, Suaralpkpk.Com-Komisi VII DPR Rl sangat mendukung pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) di Indonesia. Hal itu sejalan potensi lndonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang memilki berbagai sumber energi yang tersebar di seluruh lndonesia. Sebagai latar belakang dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah, pada Paris Agreement yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai upaya menurunkan emisi yang mempengaruhi pemanasan global.

Sebagai inisiator, DPR telah menyiapkan draft RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sejak Januari 2021. Naskah akhir diserahkan DPR kepada pemerintah pada 29 Juni 2022. melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

RUU EBET telah disampaikan oleh DPR RI kepada Pemerintah melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor B/11414/LG.01.01/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 hal Penyampaian RUU Usul DPR RI yang diterima oleh Pemerintah pada tanggal 29 Juni 2022.

Pemerintah dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI dengan agenda Musyawarah Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif  memaparkan  pokok-pokok substansi DIM RUU EBET salah satunya Pemerintah menyepakati pengaturan terkait Transisi Energi dan Peta Jalan, namun dengan penyesuaian urutan substansi dimulai dari target bauran energi yang mengacu pada Kebijakan Energi Nasional; peta jalan transisi energi baik dalam jangka menengah dan jangka Panjang; serta implementasi dari transisi energi itu sendiri. Selain itu diusulkan penambahan substansi terkait transisi energi dan peta jalan untuk bahan bakar non pembangkit. Sedangkan untuk substansi DMO batubara pada Bab Transisi Energi dan Peta Jalan diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan sudah diatur detail pada regulasi subsektor Minerba.

“Sebenarnya, ketentuan mengenai DMO batubara dalam RUU EBET pada prinsipnya bertentangan dengan maksud dan tujuan dari adanya RUU EBET itu sendiri. Jika hal itu dipaksakan maka terlihat RUU EBET ini cenderung tidak memiliki kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan. Jadi usulan pemerintah itu sudah tepat,” Papar Akmal.

Usulan tentang penghapusan DMO batubara terungkap saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama perwakilan pemerintah, yang terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, dan Pimpinan Komite II DPD RI.

Hal itu disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) yang bertajuk “Apa Kabar RUU EBET (#2)? (Telaah Kritis Aspek Formil dan Materiil Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan).

Selain itu, usulan bagus dari pemerintah terhadap ketentuan dalam RUU EBET adalah soal pengaturan konservasi energi agar dimasukkan dalam RUU EBET dan pengaturan lebih lanjut terkait konservasi energi diatur dalam turunan RUU EBET. “Hal ini penting agar pengaturan mengenai konservasi energi itu diatur dalam undang-undang agar lebih kuat, meskipun sebenarnya pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam PP 70 Tahun 2009, ucap Akmal”.

Usulan penting dari pemerintah adalah soal penyesuaian pengaturan kompensasi harga EBET sesuai narasi yang disepakati oleh kementerian terkait sebagaimana yang telah dalam Perpres 112 Tahun 2022. Catatan tersebut sudah benar, karena Perpres itu sudah disahkan lebih dahulu. Jadi memang perlu ada penyesuaian ketentuan agar nantinya tidak menimbulkan masalah tumpang tindih pengaturan satu sama lain.

Sebagai penutup diskusi yang di selenggarakan oleh PUSHEP Akmal berharap berbagai usulan baik dari pemerintah soal substansi pengaturan dalam RUU EBET ini dipertimbangkan oleh DPR nantinya. Menurut Akmal, hal ini perlu dikawal agar usulan tersebut diterima sehingga subtansi dalam RUU EBET dapat diimplementasikan dengan baik. Kita juga berharap agar DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat. Kami mengingatkan soal adanya konsep meaningful participation dalam proses pembentukan suatu undang-undang.