Beranda Berita

Urgensi Sosialisasi Perpres Tentang Penguatan Daerah Dalam Urusan Energi Baru Dan Terbarukan

126

Pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi
Baru Terbarukan (Perpres 11 Tahun 2023). Perpres ini menambahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terkait urusan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedepannya
Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan EBT di daerahnya. Sehingga Pemerintah Daerah perlu penyesuaian dan informasi yang detail mengenai Perpres 11 Tahun 2023 agar dapat memberlakukan Perpres ini secara optimal.

Oleh karena itu PUSHEP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) akan melaksanakan sosialisasi Perpres 11 Tahun 2023 tersebut akhir Februari 2023. Sosialisasi ini difokuskan agar daerah dapat mengimplementasikan peraturan tersebut secara efektif yang memiliki daya laku dan daya guna. Selain itu, sosialisasi ini memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah agar lebih memahami mengenai kewenangan tambahan ini, baik secara normatif maupun implementatif, sehingga Perpres ini dapat diterapkan secara efektif.

Kehadiran Perpres ini diharapkan dapat menguatkan kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM sub bidang EBT yang selama ini mengalami kekosongan hukum. Melalui Perpres ini pula Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan yang lebih optimal dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi khususnya target porsi EBT dalam bauran energi. Akmaludin Rachim selaku Manager Program PUSHEP menyebutkan bahwa “kehadiran Perpres tersebut dimaksudkan untuk menguatkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM sub bidang EBT”. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan peraturan tersebut secara efektif yang memiliki daya laku dan daya guna, perlu dilakukan sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi ini nantinya akan dihadiri oleh instansi Pemerintah Pusat dan Dinas
ESDM Provinsi Seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah :

a. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Kementrian Maritim dan Investasi;
d. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Kementrian Sekretariat Negara; dan
f. Sekretariat Kabinet.
Agenda ini dilaksanakan agar para peserta dapat memahami dan mengetahui betul substansi materi yang diatur dalam Perpres 11 Tahun 2023 untuk mendukung peran daerah perihal pengelolaan biomassa dan biogas; pengelolaan aneka EBT; dan soal konservasi energi. Sosialisasi ini lebih berfokus pada pemberian arahan terkait implementasi dan tindak lanjut Perpres 11 Tahun 2023 agar pelaksanaan Perpres tersebut berjalan dengan
efektif.

Sosialisasi ini nantinya akan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya
adalah:
1. Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. (Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah)
2. Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc (Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi).
3. Sahid Junaidi, S.Kom., M.M (Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbaru, dan
Konservasi Energi)
4. Ir. Edison Siagian, M.E. (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen
Bina Bangda)

Akmaluddin Rachim menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan kerja sama antara Ditjen Bina Bangda dan PUSHEP dalam mengawal implementasi Perpres 11 Tahun 2023 guna
menguatkan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengotpimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Perpres ini juga menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi (the Principle of Energy Justice) yang menitikberatkan pada pemanfaatan dan pengelolaan energi secara proporsional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.