JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana melakukan moratorium pembangunan smelter jalur pengolahan pirometalurgi yang antara lain menghasilkan produk feronikel, nickel matte, dan nickel pig iron. Pengamat menilai langkah tersebut penting demi terciptanya keseimbangan pasokan dan permintaan serta penataan kembali hilirisasi dan industrialisasi nikel.
Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, Sabtu (21/10/2023), mengatakan, sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020, memang ada peningkatan nilai tambah. Namun, investasi untuk produk turunan bijih nikel lantas menjamur. Padahal, keseimbangan bijih nikel juga perlu dijaga.
Oleh karena itu, rencana moratorium smelter nikel jalur pirometalurgi dinilainya sebagai langkah tepat. ”Kalau pabrik atau smelter terus dibuka, tentu proses produksi akan lebih banyak lagi dan dapat mengganggu keseimbangan produksi nikel. Moratorium menjadi langkah untuk menata kembali arah hilirisasi dan industrialisasi nikel,” ujar Akmaluddin.
Mengutip buku Nikel Indonesia karya Irwandy Arif (2018), pirometalurgi ialah proses pengolahan atau ekstraksi logam yang menggunakan panas secara intens. Produk akhir proses ini berupa feronikel, nikel matte, dan nickel pig iron (NPI). Sementara jalur hidrometalurgi ialah proses pengolahan logam berharga bijih menggunakan media cair atau larutan pada kondisi atmosferik.
Pada jalur pirometalurgi, arah pengembangan nikel adalah baja tahan karat (stainless steel). Adapun pada jalur hidrometalurgi, arah pengembangan produk ialah pada baterai, termasuk untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Selain terkait keseimbangan pasokan dan permintaan, penataan kembali hilirisasi nikel juga harus lebih memperhatikan dampak ikutan yang dirasakan pada masyarakat dan antisipasi kerusakan lingkungan. ”Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG) harus menjadi perhatian agar cita-cita hilirisasi mineral ini bisa dicapai secara optimal,” ujarnya.
Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG) harus menjadi perhatian agar cita-cita hilirisasi mineral ini bisa dicapai secara optimal. ( Akmaluddin Rachim)
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya nikel di Indonesia sebanyak 17,3 miliar ton dan cadangan 5 miliar ton. Pada 2022, diproduksi 106,3 juta ton bijih nikel, 516.700 ton feronikel, 76.000 ton nikel matte.
Sebelumnya, di Jakarta, Jumat (20/10/2023), Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait rencana moratorium pembangunan smelter-smelter baru, terutama yang tidak terintegrasi dengan tambang atau independen. Ketersediaan cadangan nikel menjadi perhatian.
”Kebanyakan izin (smelter) yang tidak terintegrasi kan ada di sana (Kemenperin). Kita harus mulai mengevaluasi dan menentukan bahwa ke depan harus yang bernilai. Sementara industri hilir dalam negeri untuk menampung (produk turunan) bernilai tambah itu juga harus banyak. Sudah mulai ada dan mudah-mudahan untuk bikin prekursor (bahan baku baterai litium),” ujar Arifin.
Ke depan, produk-produk turunan nikel lebih diarahkan untuk ekosistem kendaraan listrik atau jalur hidrometalurgi. ”(Nikel) itulah modal utama kita. Mineral yang bisa membantu elektrifikasi energi bersih harus kita manfaatkan,” lanjutnya.
Keberlanjutan produksi
Pasokan dan permintaan bijih nikel memang menjadi pertimbangan Kementerian ESDM dalam rangka membatasi pembangunan smelter jalur pirometalurgi. Esensi moratorium ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.
”Sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi izin pembangunan smelter untuk proses pirometalurgi untuk nikel kelas II,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif melalui siaran pers, Kamis (19/10/2023).
Irwandy menuturkan, untuk pemrosesan nikel dengan pirometalurgi atau ke arah produk stainless steel, saat ini ada 44 smelter yang beroperasi dan 25 smelter sedang tahap konstruksi. Sementara dengan hidrometalurgi atau ke arah baterai, terdapat tiga smelter beroperasi dan terdapat enam smelter yang sedang dalam tahap konstruksi.
Sementara itu, Arif S Tiammar dari Dewan Penasihat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (Prometindo) mendukung langkah Kementerian ESDM yang akan memoratorium pembangunan smelter pirometalurgi untuk membatasi produksi yang berlebihan. Pasalnya, kapasitas produksi NPI Indonesia sudah sangat besar, sekitar 9 juta ton, sehingga perlu dibatasi.
