Beranda Publikasi Kegiatan

BBM Tidak Turun, Pemerintah Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum

1462

Jakarta, PUSHEP – Akhir-akhir ini harga minyak mentah dunia turun drastis dengan harga yang sangat rendah, bahkan beberapa bulan lalu berada jatuh hingga di bawah US$ 30 dolar per barel. Namun demikian, penurunan harga minyak mentah tersebut tidak diikuti dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal harga minyak mentah dunia itu menjadi komponen besar dalam penentuan harga BBM.

Kondisi tersebut kemudian sangat mempengaruhi masyarakat sebagaimana diketahui ketergantungan masyarakat kita terhadap konsumsi BBM masih sangat tinggi, apalagi di tengah krisis akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Menyikapi ramai-ramai polemik tersebut, pada tanggal 11 Juni 2020 Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengadakan diskusi interaktif dengan tema “Polemik Harga BBM, Berujung Gugatan ke Presiden”. Diskusi yang diselenggarakan secara online ini menghadirkan Marwan Batubara selaku Koordinator Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM (KMPHB) dan Bisman Bakhtiar selaku Direktur Eksekutif PUSHEP sebagai pemateri.

Bisman yang diberikan kesepatan pertama untuk menyampaikan materi dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah yang tidak menurunkan harga BBM pada saat harga minyak mentah dunia turun berpotensi melanggar hukum dan konstitusi.

Bisman menjelaskan bahwa BBM ini merupakan komoditas penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang sampai saat ini menjadi sumber energi utama serta pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu negara harus hadir untuk melindungi rakyat dengan harga BBM yang pro rakyat.

“Negara atau badan usaha tidak boleh mengambil untung yang berlebihan dari rakyatnya atas harga jual BBM ini, karena BBM merupakan komoditas yang dilindungi oleh Konstitusi” tegas Bisman.

Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusannya pada tahun 2004 menegaskan bahwa kegiatan perdagangan BBM yang dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 sehingga campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk melindungi rakyat. Jadi tidak bisa harga BBM ini dijual seenaknya asal cari untung dan disamakan dengan komoditas lain.

Memang benar harga minyak mentah dunia bukan satu-satunya parameter penentuan harga BBM, karena juga dipengarahi nilai tukar rupiah terhadap dolar, biaya penyimpanan, biaya distribusi dan margin badan usaha, tetapi harus fair bahwa sesuai aturan formulasi pentapan harga BBM seharusnya harga tidak semahal saat ini, masih bisa turun berkisar Rp2.000,- perliter.

Dengan kebijakan tidak turun harga ini, Pemerintah tidak hanya memberi keuntungan kepada Pertamina, tetapi juga menguntungkan perusahaan lain seperti Shell, Total, Vivo dan lainya yang mengeruk keuntungan besar dari uang rakyat yang sedang susah ditengah wabah Covid-19 ini.

Lebih lanjut pakar hukum energi dan pertambangan ini menjelaskan berdasarkan Pasal 8 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM  yang  merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang, artinya rakyat berhak mendapatkan jaminan ketersediaan BBM dengan harga yang adil dan pro rakyat.

Sementara itu, Marwan Batubara memaparkan beberapa hal terkait dengan somasi yang telah dilayangkan oleh KMPHB kepada Pemerintah (Presiden) pada hari Selasa kemarin (9/6). Melalui surat somasi ini, KMPHB memberikan waktu kepada Jokowi hingga 16 Juni 2020 untuk dapat menurunkan harga BBM.

Marwan menjelaskan, pihaknya merasa perlu melayangkan somasi karena Pemerintah dinggap telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, yakni dengan tidak konsiten melaksanakan peraturan terkait dengan harga jual BBM, yaitu dua Peraturan Presiden (Perpres) serta puluhan Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Meneteri (Kepmen) ESDM yang terbit dari tahun 2014–2020.

Perpres dimaksud adalah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Perpres No. 191/2014) dan Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tertang Perubahan atas Perpres No. 191/2014. Sementara Kepmen turunannya antara lain Kepmen ESDM Nomor 62.K/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual BBM Umum Jenis Bensin dan Solar Yang Disalurkan Melalui SPBU dan atau SPBN.

“Presiden Jokowi, bisa diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan rakyat sebagai akibat dari harga BBM yang tidak sesuai dengan peraturan dan formula harga yang berlaku,” ujarnya.

Pasalnya apabila merujuk pada Kepmen ESDM No. 62.K/MEM/2020, seharusnya harga BBM pada periode April hingga Mei telah mengalami penurunan. Sebab, sejak periode Maret-Mei, harga minyak mentah dunia anjlok sangat tajam, belum lagi over supply yang juga terjadi hampir bersamaan di banyak kilang minyak di seluruh dunia. Namun demikian, pada kenyataannya penurunan harga BBM tidak terjadi di Indonesia.

Menurutnya jika formula harga BBM untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020 tidak diterapkan, meskipun Menteri ESDM dan Dirut Pertamina memiliki berbagai macam alasan, maka hal tersebut tetap saja merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu Marwan juga menyoroti soal kondisi keuangan Pertamina, ia menilai selama ini Pertamina telah terbebani berbagai kebijakan pemerintah yang membuat kondisi keuangannya bermasalah. Kebijakan dimaksud antara lain seperti pembebanan biaya subsidi energi yang seharusnya ditanggung pemerintah/APBN dan pembayaran signature bonus yang inkonstitusional.

Meskipun begitu, Lanjut Marwan, untuk menyelamatkan keuangan Pertamina bukan berarti konsumen BBM harus ikut menanggung melalui harga BBM yang tidak kunjung diturunkan. ia tetap menuntut agar pemerintah yang diduga menyalahgunakan wewenang dan yang melanggar hukumlah yang harus bertanggungjawab.

“Kita tidak mau menjadi orang yang menanggung kebijakan pemerintah yang melanggar hukum, yang menjadikan pertamina sebagai sapi perah” Tandasnya.

Lebih lanjut, Marwan menegaskan bahwa apabila sampai batas waktu tanggal 16 Juni 2020 tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka langkah hukum berikutnya yang akan diambil adalah menggugat secara hukum ke pengadilan dengan jenis gugatan warga negara (citizen law suit).