Beranda Publikasi Kegiatan

DPRD Provinsi Kalimantan Utara Upayakan Pembentukan Perda Pertambangan yang Terbaik

707
Pembentukan Perda Pertambangan

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam pertambangan yang cukup besar, terutama pertambangan batubara, emas dan beberapa jenis mineral lainnya. Sebagai upaya untuk mengelola pertambangan dengan lebih baik untuk memberikan hasil yang maksimal bagi daerah maupun masyarakat, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam proses pembentukan Rancangan Perda tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berkunjung ke Jakarta untuk melakukan diskusi dengan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep). Diskusi tersebut untuk memberikan masukan dan pemikiran bagi lebih baiknya Rancangan Perda yang sedang disiapkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Yancong Ketua Pansus Raperda Pertambangan DPRD Kalimantan Utara menyampaikan harapan bahwa Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Utara menginginkan Perda terbaik yang tidak hanya sekedar dibuat, tetapi betul-betul memuat isi muatan lokal yang dibutuhkan oleh daerah. Untuk itu Pansus membutuhkan masukan dan pemikiran dari Pushep. Bahkan DPRD Kalimantan Utara meminta Pushep untuk menjadi bagian Tim Pakar yang telah dibentuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengawal dan memberikan pemikiran untuk proses pembentukan Perda.

Sementara itu Bisman Bhaktiar Direktur eksekutif Pushep yang juga dikenal sebagai ahli hukum pertambangan memberikan paparannya secara panjang dan lebar sebagai berikut. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai total sumberdaya batubara sebesar 2,4 milyar ton, dengan sumberdaya cadangan sebesar 685 juta ton. Selain itu, di cekungan Tarakan juga menyimpan potensi Coal Bed Methane (CBM) sebesar 17,5 TCF dan  shale gas sebesar 7,32 TSCF.  Sedangkan produksi batubara tahun 2019 sebesar 8,3 juta ton. Namun sayangnya tidak ada data yang lebih lengkap tentang potensi pertambangan dalam naskah akademik Rancangan Perda pertambangan Provinsi Kalimantan Utara, padahal juga memiliki potensi/cadangan emas  dan tembaga serta mineral lainnya.

Bisman mengingatkan semangat daerah untuk mengelola pertambangan harus tetap berdasar dan berlandaskan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya Pasal 33 terkait dengan penguasaan oleh negara (tentunya juga oleh daerah) serta tentang untuk kesejahtaraan masyarakat. Selain itu konstitusi juga sudah menegaskan tentang eksistensi daerah dengan segala kewenangannya sehingga hal ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pengelolaan pertambangan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan, proses pembentukan Raperda Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara ini bersamaan dengan momentum pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara oleh DPR RI bersama Pemerintah. Seperti kita ketahui saat ini sedang dilakukan pembahasan RUU Minerba yang akan merubah UU Nomor 4 Tahun 2009. Beberapa alasan kenapa UU 4 Tahun 2009 perlu diubah atau diganti karena pertama  sudah tidak implementatif atau terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Alasan kedua ialah perlu penyesuaian dengan pengaturan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Ketiga, perlu pengaturan baru sesuai perkembangan, dan keempat perlu penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa isu krusial dalam UU 4 Tahun 2009 yang di jelaskan oleh Bisman dalam diskusi tersebut adalah:

  1. Redefinisi rumusan wilayah pertambangan.
  2. Penyelarasan tumpang tindih kewenangan lintas sektor
  3. Redefinisi peningkatan nilai tambah (pengolahan dan pemurnian).
  4. Menyesuaikan kewenangan perizinan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
  5. Izin pertambangan rakyat dan pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.
  6. Luas wilayah perizinan pertambangan (WIUP).
  7. Jangka Waktu IUP/IUPK.
  8. Peran dan eksistensi BUMN Pertambangan.
  9. Status KK/PKP2B  paska berakhirnya kontrak & perubahan menjadi IUPK

Selain bersamaan dengan pembahasan RUU Minerba, saat ini juga sedang disiapkan Omnibus RUU Law Cipta Kerja oleh Pemerintah yang draf RUU-nya telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada bulan Februari yang lalu. Yang dimaksud Omnibus Law adalah sebuah peraturan UU yang mengandung lebih dari satu (sektor) muatan pengaturan atau dalam satu UU terdapat banyak pengaturan dengan jenis/tema yang sama namun sektor/bidang yang berbeda-beda, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri yang dapat menegasikan peraturan lain. Omnibus Law juga merupakan hasil  pemangkasan,  penyederhanaan, dan penyelarasan berbagai pengaturan dalam satu UU. Di dalam Omnibus Law terdapat multi sektor: terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama (dimaksudkan agar tidak tumpang tindih). Omnibus law juga menyatukan proses perubahan & pencabutan UU yang lain.

Tujuan pemerintah menginisiasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien. Di samping itu pemerintah juga perlu menyeragamkan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif. Omnibus Law juga diharapkan mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama, meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan Omnibus Law yang terpadu, dan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Untuk itu, berkaitan dengan rancangan Perda yang akan dibentuk oleh DPRD provinsi Kalimantan Utara perlu diperhatikan tentang dasar hukum kewenangan Pemerintah Provinsi menurut UU 4 tahun 2009 adalah:

  1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  2. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  3. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  4. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  5. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  6. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi  pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
  7. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  9. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  10. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  11. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi  kepada Menteri dan bupati/walikota;
  12. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  13. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  14. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Sedangkan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah:

  1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
  2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
  3. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
  4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
  5. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
  6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Sementara itu, RUU Minerba yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah memberikan dasar hukum kewenangan pemerintah provinsi sebagai berikut:

  1. Menetapkan peraturan perundang-undangan daerah provinsi;
  2. Melakukan Penyelidikan dan Penelitian pada daerah provinsi;
  3. Menetapkan WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  4. Menerbitkan IUP pada WIUP yang berada dalam daerah provinsi yang diajukan oleh:
  • Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
  • Koperasi; atau
  • Perusahaan perseorangan;

5. Menerbitkan IPR;

6. Menerbitkan SIPB;

7. Menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dalam 1 (satu) daerah provinsi;

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IPR, SIPB, IUJP, serta Izin Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan;

9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara;

10. Menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

11. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan Mineral;

12. Menerbitkan IUJP dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Adapun rambu pengaturan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam draf RUU yang sudah ada, bahwa dalam pengaturan, nantinya tidak ada lagi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dalam RUU Cipta Kerja kewenangan daerah termasuk provinsi ditarik ke pusat. Kewenangan Daerah Provinsi menurut RUU Cipta Kerja akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini RUU Omnibus Law Cipta Kerja belum dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Sementara itu terkait dengan substansi Rancangan Perda Provinsi Kalimantan Utara, Bisman Bhaktiar memberikan catatan terhadap naskah akademik Rancangan Perda tersebut dalam naskah akademik berjudul Pertambangan, Energi dan Mineral sedangkan dalam Draf Raperda berjudul Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait dengan hal ini Bisman menyarankan sebaiknya dipisah antara pertambangan (minerba) dengan energi (migas). Selanjutnya juga disorot tentang dalam pendahuluan/latar belakang  lebih “terasa” ekonomi pembangunan, belum terlihat maksimal dalam capture masalah-masalah tambang di daerah dan apa yang diharapkan dari tambang ke depan. Naskah akademik perlu lebih menajamkan pada ekonomi multiplier effect atas kegiatan usaha pertambangan, masalah ekologi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam draf awal naskah akademik Rancangan Perda Pertambangan Minerba Provinsi Kalimantan Utara tidak mengungkap data potensi dan cadangan pertambangan Kalimantan Utara, termasuk sumber daya alam lain. Padahal hal ini sangat penting untuk melihat kondisi sebelum melakukan pengaturan melalui Perda, bahkan kalau perlu membuat roadmap pengelolaan pertambangan. Selain itu, belum terlihat visi dan political will tentang pengelolaan pertambangan ke depan oleh daerah. Untuk itu roadmap atau grand design pertambangan bagi Provinsi Kalimantan Utara mempunyai arti sangat penting.

Sedangkan untuk draf Rancangan Perda, Tim Pushep memberikan catatan bahwa selain pengaturan terkait dengan teknis pelaksanaan usaha pertambangan seperti yang sudah diatur, juga perlu mengatur hal-hal berikut:

1. Local content (pengadaan barang, jasa, dan SDM oleh pelaku daerah),

2. Peran BUMD,

3. Partisipasi masyarakat,

4. Pengembangan/pemberdayaan masyarakat & CSR,

5. Perlindungan masyarakat,

6. Data & Informasi,

7. Peran pemerintah kabupaten/kota,

8. Usaha jasa pertambangan berorientasi kepentingan daerah, dan

9. Mining Fund (dana tambang).

Pemikiran tersebut dipandang perlu agar pengaturan daerah ke depannya memperhatikan hal-hal yang sifatnya muatan lokal yang menjadi karakter dalam materi peraturan dan kebutuhan masyarakat di daerah pertambangan. Selain hal yang telah disampaikan di atas, daerah juga perlu menyusun kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan dan lingkungan. Dengan hal tersebut, maka pengaturan itu telah sesuai ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.