Beranda Publikasi Opini

Panjang Jalan Transisi Energi

Apa saja masalah dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai regulasi transisi energi?

42

 

Komitmen Indonesia untuk mendorong transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan tampaknya masih setengah hati. Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan—perbaikan dari draf RUU Energi Baru dan Terbarukan terdahulu—telah mencantumkan rumusan mengenai transisi dan peta jalan dalam Pasal 6.

Sayangnya, perubahan ini tampaknya artifisial semata karena porsi pengaturan mengenai energi baru lebih dominan dibanding energi terbarukan. Rancangan ini bahkan mengatur soal energi nuklir, yang seharusnya bisa diatur lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Ketenaganukliran.

Hal yang mengganjal lainnya adalah ketentuan Pasal 6 ayat (5) yang masih mengizinkan pemanfaatan pembangkit energi tak terbarukan yang ada. Ada pula ayat (6) yang mengatur penyediaan batu bara bagi kebutuhan PLTU batu bara melalui mekanisme kewajiban penjualan dalam negeri (domestic market obligation) dengan ketentuan minimal 30 persen dari rencana produksi batu bara dan harga paling tinggi US$ 70 per ton.

Dua ketentuan itu menunjukkan ada hal yang cenderung disembunyikan, yakni kehendak untuk mempertahankan eksistensi energi fosil. Dalihnya untuk memenuhi kebutuhan listrik, padahal cenderung melindungi kepentingan oligarki batu bara.

Banyak pihak yang menyoroti lambatnya pengesehan RUU ini karena sarat kepentingan taipan energi fosil yang tidak rela terjadinya transisi energi. Dalam forum “FGD Kemerdekaan Energi di Tengah Krisis Global”, Agustus lalu, Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, menyebutkan bahwa sebagian besar tokoh politik di Indonesia memiliki bisnis dan kepentingan dengan komoditas batu bara. Ucapan itu bukanlah isapan jempol, melainkan fakta dari mengguritanya kepentingan elit dalam komoditas bisnis energi kotor.

Masyarakat tentu berharap undang-undang ini nanti merupakan upaya Indonesia mengatasi dampak perubahan iklim dan rancangannya dapat segera disahkan dengan syarat substansinya ditinjau ulang. Rancangan ini harus berorientasi pada energi bersih, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Sayangnya, substansinya masih mengutamakan energi baru, mengakomodasi nuklir, dan memastikan ketersediaan energi primer batu bara sebagai pembangkit listrik.

Dalih pengaturan energi baru sejatinya bertentangan dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Data terbaru menyebutkan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Potensi terbesar berasal dari energi surya yang mencapai 3.295 gigawatt, energi mikrohidro 95 gigawatt, bayu 155 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, panas bumi 24 gigawatt, dan arus laut 60 gigawatt. Artinya, Indonesia lebih berpotensi untuk memaksimalkan energi terbarukan alih-alih mengembangkan energi baru. Selain itu, jika potensi tersebut dikembangkan sejak awal, tentu Indonesia tidak akan bergantung dengan energi fosil serta keadaan geopolitik global yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan energi nasional.

Yang harus diselamatkan lebih dulu adalah substansi pengaturan dalam rumusan rancangan ini. Kejelasan rumusan menjadi sangat penting karena merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Agar fondasi rancangan ini kuat, rumusan dan tujuannya harus jelas. Untuk menyusun rumusan yang jelas dan mencapai tujuan yang optimal, pembentukannya mutlak harus dilakukan secara partisipatif. Pembentuk undang-undang juga harus bisa menerima masukan dari berbagai pihak.

Transisi energi hanya akan terwujud jika ada dukungan kebijakan konkret dari pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap transisi energi dapat diukur dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, komitmen atau rencana aksi. Komitmen tersebut akan “ditagih” dan menjadi pertaruhan pemerintah dalam pertemuan G20 nanti. Karena itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk segera mengundangkan RUU ini.

Realisasi transisi energi sangat bergantung pada rancangan ini. Ia mengatur bahwa transisi akan dilaksanakan secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan. Pengaturan ini diharapkan menjadi acuan agar regulasi lain direvisi untuk menyesuaikan dengan ketentuan rancangan ini, misalnya rencana pemerintah dan DPR merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Revisi tersebut diharapkan juga mengatur ketentuan mengenai transisi energi. Sebab, peta jalan, program, dan rencana aksi lainnya belum kuat untuk mendorong transisi energi. Pendekatan kebijakan seperti regulasi nilai ekonomi karbon yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional patut dikedepankan.

Dukungan pemerintah daerah juga dibutuhkan, misalnya dalam realisasi capaian target bauran energi nasional. Namun kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas. Berbagai infrastruktur pengembangan energi baru dan terbarukan yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah ternyata banyak yang rusak akibat tidak adanya kewenangan serta anggaran untuk mengelola dan memeliharanya. Untuk itu, Undang-Undang Pemerintah Daerah perlu direvisi agar pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan biomassa dan biogas, aneka energi baru dan terbarukan, serta konservasi energi.

Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diatur dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Dengan begitu, daerah pun dapat berperan aktif dalam melaksanakan progam transisi energi.

 

 

 

Oleh Akmaluddin Rachim, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Artikel ini telah ditayangkan di Koran Tempo pada hari Jumat, 4 November 2022.