Beranda Berita

PUSHEP Minta Kaji Ulang, Nuklir Dimasukkan ke RUU EBT

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan menyarankan pengkajian ulang, arah pengembangan energi nuklir dalam RUU EBT.

428

Elangnews.com, Jakarta – Energi nuklir akan dijadikan salah satu energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Energi nuklir sudah masuk RUU EBT.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (), Akmaluddin Rachim, mengatakan bahwa perlu mengkaji ulang terkait arah pengembangan energi nuklir dalam RUU EBT. Akmaluddin menjelaskan, ada beberapa pasal di RUU EBT yang merujuk diakomodasinya beberapa ketentuan mengenai pengembangan nuklir dalam RUU EBT.

Misalnya, Pasal 6 RUU EBT menyebutkan bahwa sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1)  mengatakan bahwa Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir.

“Pasal 7 ayat (2) RUU EBT mengatur bahwa pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik  dan pembangkit panas nuklir. Ketentuan ini dan berbagai ketentuan lainnya dalam RUU EBT menimbulkan perbincangan sejumlah kalangan” ujar Akmaluddin Rachim, (16/04).

Akmaluddin menjelaskan, timbulnya perdebatan soal pengaturan nuklir dalam RUU EBT ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, tidak adanya penjelasan yang memadai dalam Naskah Akademik RUU EBT, yang menggambarkan adanya kebutuhan mendesak dalam penggunaan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik.

Kedua, pengaturan soal nuklir yang cenderung akan ditarik dari pengaturan induknya, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ketiga, ketentuan yang telah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang intinya menyebutkan pengembangan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Persoalan lain, kesiapan dan kemampuan SDM serta teknologi yang dimiliki dalam mengelola pemanfaatan energi nuklir. Lalu ada masalah keselamatan, keamanan dan mitigasi. Terakhir, prosedur penggunaan dan pengembangan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik yang harus mengacu persetujuan dunia internasional.

“Ada banyak syarat yang harus dipenuhi  jika ingin mengembangkan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik. Hal yang paling banyak mendapat perhatian publik tentu terkait dengan dampak yang ditimbulkan bila terjadi kebocoran nuklir,” katanya.

Maka itu, Akmaluddin menyarankan pengaturan energi nuklir dalam RUU EBT ini sebaiknya dikaji ulang. Pemangku kepentingan perlu kebijaksanaan untuk mengambil sikap terkait kebijakan pengaturan dan arah pengembangan energi nuklir ke depannya di Indonesia.

“Ada banyak prasyarat yang mesti dilengkapi dan memperhatikan kebutuhan serta kesiapan dalam penggunaan energi nuklir”, kata Akmal.
(syah/red)