Beranda Publikasi Kegiatan

Ratusan Peserta Antusias Mengikuti Pelatihan Legal Drafting Regulasi Energi dan Pertambangan

20

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengadakan Pelatihan Legal Drafting Regulasi Energi dan Pertambangan pada Rabu (20/09/2023). Pelatihan tersebut di hadiri oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum. Narasumber dari pelatihan tersebut adalah Afdhal Mahatta (Staf Ahli Komisi III DPR RI), Ilham F. Putuhena (Subkoordinator Penyelarasan Naskah Akademik, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI), Prahesti Sekar Kumandhani (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI), dan Bisman Bhaktiar (Ahli Hukum Energi dan Pertambangan).

“Peraturan Perundang-Undangan yang disusun bertujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga partisipasi publik menjadi suatu keniscayaan. Alasan mengapa penguatan partisipasi publik penting dalam proses legislasi, salah satu alasannya adalah penyusunan perundang-undangan atau proses legislasi bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat oleh karena itu harus berlandaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.” Hal ini diungkapkan oleh Afdhal Mahatta yang merupakan Staf Ahli Komisi III DPR RI.

Lebih lanjut Afdhal menambahkan “proses legislasi pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang tentu akan berdampak kepada masyarakat. Selain itu proses legislasi yang didukung oleh penguatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan dukungan dan rasa memiliki masyarakat pada produk legislasi yang disusun. Oleh karena itu penyusun perundang undangan baik dari DPR RI dan Pemerintah memiliki kewajiban menyebarluaskan setiap rancangan mulai dari penyusunan program legislasi pembahasan hingga pengundangan.”

Hal tersebut diatas sesuai dengan yang tertuang dalam PasaI 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang telah beberapa kali diubah salah satunya asas keterbukaan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Selaras dengan hal diatas, Ilham Putuhena yang merupakan Subkoordinator Penyelarasan Naskah Akademik, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI mengungkapkan “partisipasi masyakarat merupakan hal penting dalam alur perencanaan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.”

“Pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi dan keinginan sepihak dari penyusunnya. Tetapi harus memperhatikan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Pembentukan undang undang merupakan proses yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk di sektor energi dan pertambangan.” Imbuh Ilham.

“Pengelolaan energi dan pertambangan harus memadukan aspek pengusahaan, konservasi, dan sosial yang berimbang dalam kerangka hukum dan keadilan. Harapannya regulasi di sektor energi dan pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, berkeadilan, serta berkelanjutan. PUSHEP berkepentingan agar tata kelola energi dan pertambangan diselenggarakan berlandaskan hukum dan keadilan termasuk dalam regulasi di sektor energi dan pertambangan.” Kata Mariah Ulfa, Manajer Peningkatan Kapasitas di PUSHEP.

“Antusias ratusan peserta yang intens mengikuti pelatihan ini harapannya tujuan dari pelatihan ini tercapai, yaitu mendorong masyarakat dalam kegiatan literasi legal drafting energi dan pertambangan, agar timbul tanggung jawab dan partisipasi untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengawasan terhadap kebijakan tentang energi dan pertambangan.” Imbuhnya.