Lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$116 per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 lebih dari Rp100 triliun. Jika harga minyak bertahan pada level tersebut hingga akhir tahun, pemerintah dihadapkan pada tekanan fiskal yang semakin besar, terutama untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menilai kenaikan harga minyak dunia telah menciptakan kesenjangan signifikan terhadap asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
“Tekanannya besar banget pada fiskal Indonesia. Ini sudah meleset jauh dari ICP dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Dengan harga minyak yang menembus US$116, berarti selisihnya lebih 60 persen di atas asumsi APBN,” kata Bisman, Selasa (27/10/2026).
Menurut Bisman, apabila harga minyak bertahan pada level saat ini hingga akhir 2026, tambahan beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan dapat melampaui Rp100 triliun. Kenaikan tersebut tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran subsidi, tetapi juga meningkatkan biaya impor minyak dan pembiayaan BBM bersubsidi.
“Tambahan beban subsidi dan kompensasi akan sangat besar. Jika harga saat ini bertahan sampai akhir tahun, maka estimasi tambahan beban subsidi dan kompensasi bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun,” ujarnya.
Tekanan Harga Minyak dan Rupiah Mengancam Defisit APBN
Risiko fiskal semakin besar apabila kenaikan harga minyak dunia terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pengadaan energi dari luar negeri, sementara pemerintah tetap harus menyediakan anggaran untuk menjaga harga BBM bersubsidi.
Bisman memperingatkan kombinasi tekanan harga minyak dan nilai tukar berpotensi mendorong defisit APBN melampaui target awal. Bahkan, defisit diperkirakan dapat mendekati 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih apabila tekanan berlangsung berkepanjangan.
“Risiko defisit APBN nyata dan hampir pasti di atas target awal defisit APBN. Jadi jika harga minyak dan rupiah terus tertekan, defisit bisa sekitar 3 persen bahkan bisa lebih,” sebut Bisman.
Meski demikian, Bisman menilai pemerintah masih memiliki instrumen penyangga untuk menjaga keberlangsungan APBN. Namun, kemampuan anggaran dalam menanggung kenaikan subsidi dan kompensasi energi tetap memiliki batas, terutama ketika kebutuhan pembiayaan program negara lainnya juga meningkat.
“APBN memang mampu bertahan karena masih memiliki instrumen penyangga, tetapi memang sangat berat,” tuturnya.
Pemerintah Perlu Menyiapkan Opsi Penyesuaian Kebijakan BBM
Dalam jangka menengah, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga ketersediaan energi, melainkan juga memastikan kebijakan subsidi tidak semakin membebani ruang fiskal. Bisman mengingatkan, mempertahankan seluruh harga BBM tanpa penyesuaian akan semakin sulit apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$100 per barel selama tiga hingga enam bulan.
“Kalau harga minyak bertahan di atas US$100 dan agak lama maka mempertahankan seluruh harga BBM tanpa penyesuaian akan semakin berat,” terangnya.
Karena itu, pemerintah perlu mulai mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk realokasi anggaran dan evaluasi belanja yang dinilai kurang mendesak. Langkah tersebut diperlukan agar kenaikan biaya energi tidak mengurangi kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
Bisman juga menyoroti perlunya perhitungan yang cermat terhadap konsekuensi fiskal dari berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, keputusan mempertahankan harga BBM harus disertai pertimbangan mengenai sumber pembiayaan dan anggaran lain yang mungkin perlu dialihkan.
“Jadi APBN memang mampu membayar subsidi, tetapi berapa besar biaya yang harus dikorbankan untuk mempertahankan harga BBM yang tentu harus ambil/relokasi ada dari anggaran yang lain,” ucapnya.
Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan subsidi energi akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kemampuan pemerintah mengelola prioritas belanja. Jika tekanan berlangsung hingga akhir tahun, pemerintah perlu menyiapkan langkah fiskal yang terukur agar stabilitas harga energi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan APBN.
sumber :Subsidi BBM Diprediksi Jebol Rp100 Triliun Imbas Kenaikan Harga Minyak Dunia
https://journalistindependent.com/2026/10/28/subsidi-bbm-diprediksi-jebol-rp100-triliun-imbas-kenaikan-harga-minyak-dunia/
