Solopos.com JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan meminta Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas mengungkap siapa dalang yang dianggap sebagai mafia migas. Mafia migas sering disebut-sebut sebagai penyebab inefisiensi dalam ekspor-impor migas. Namun Tim Reformasi Tata Kelola Migas belum mengungkapkan siapa mafia itu.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar, mengatakan mafia migas dan korupsi migas merupakan penyebab inefisiensi dalam tata kelola migas. Sampai saat ini, lanjutnya, belum terungkap siapa sebenarnya mafia migas.
Karena itu, dia berharap Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri bisa mengungkap siapa mafia migas tersebut. Pasalnya, dia menilai tim itu belum menunjukkan tanda-tanda dapat mengungkap dan memberantas mafia migas.
“Keberadaan tim ini harus mampu memberantas mafia migas yang sesungguhnya, jangan sampai malah melindungi mafia,” katanya, Senin (29/12/2014).
Namun, khusus untuk harga dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah telah merencanakan akan memberikan subsidi tetap untuk per liter BBM. Artinya, harga jual BBM ke masyarakat akan naik dan turun mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Dengan demikian, jelasnya, fluktuasi harga minyak dunia akan langsung ditanggung oleh masyarakat.
“Saya harap pemerintah benar-benar mengkaji tentang peran subsidi dan konstitusionalitas penetapan subsidi tetap pada harga BBM, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa penetapan harga BBM yang mengikuti harga pasar adalah inkonstitusional,” ujarnya.
Sumber: SOLO POS | INILAH.COM | GRESNEWS | HUKUMONLINE
