Perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian Pasca UU 3/2020
Terdapat dua mekanisme utama perizinan IUP Operasi Produksi (OP) Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni: 1. Kegiatan...
Kebijakan dan Pengaturan Hilirisasi Mineral
Hilirisasi mineral merujuk pada kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tambang, melalui pengembangan atau transformasi dari bahan mentah menjadi produk setengah...
Resensi Buku “Tambang Untuk Negeri, Sebuah Inovasi Konsep”
Judul : Tambang Untuk Negeri, "Sebuah Inovasi Konsep" Penulis : Ir. Resvani, M.B.A Penerbit : Bhuana Ilmu Populer Tahun terbit : 2017 Jumlah halaman :...
Jaminan Hak Konstitutional Bagi Masyarakat Terdampak Pertambangan
Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak substantif lingkungan hidup. Setiap orang diakui...
Tambang Untuk Siapa ?
Pertanyaan tentang untuk siapa tambang ini mengacu pada pertanyaan fundamental tentang siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas sumber daya alam serta siapa yang...
Pemberian IUP untuk Ormas Keagamaan Tidak Sesuai UU Minerba
Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral...
