Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024
Strategi dan Prioritas Tata Kelola Pertambangan dalam RPJMN 2020-2024*
Disusun oleh Akmaluddin Racihm
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam satu kesempatan diskusi publik,...
Langkah Pemerintah Terbitkan IUPK Sementara Freeport Dikritik
Setelah saling bertahan dengan keinginan masing-masing antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, akhirnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus...
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral Sesuai Konstitusi
Permohonan 9 perusahaan tambang yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU MInerba) diolak oleh Mahkamah Konstitusi, pada sidang...
Perbandingan UU Minerba Tahun 1967 dengan Tahun 2009
No UU No. 11 Tahun 1967 UU No. 4 Tahun 2009 1.
Pelaku Usaha: Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B)
Investor asing (KK, PKP2B)
Luas usaha pertambangan tidak dirinci Pelaku...
