Beranda Uncategorized

Jurnalis sektor Energi dan Pertambangan Perlu Diperkuat

606

 

Jurnalis yang meliput isu-isu seputar energi dan pertambangan perlu diperkuat mengingat banyaknya kekerasan yang dialami saat melakukan peliputan. Asnil Bambani, yang merupakan Majelis Pertimbangan AJI Jakarta, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam pelatihan penulisan berita dan opini tentang hukum energi dan pertambangan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) secara virtual pada Senin, 2 Agustus 2021. Menurutnya, seringkali rekan-rekan wartawan mendapatkan intimidasi atau perlakuan kasar dari oknum perusahaan saat liputan yang mengungkap pelanggaran atau kejahatan di daerah sekitar tambang.

Salah satu cara memperkuat atau melindungi kegiatan-kegiatan jurnalis sektor energi dan pertambangan adalah PUSHEP dapat menginisiasi pembentukan kelompok atau komunitas yang peduli energi dan pertambangan. “Misalnya terdapat satu grup whatsapp atau forum yang didalamnya terdapat kelompok masyarakat sipil, pegiat dan pemerhati lingkungan, dan rekan-rekan wartawan mendeklarasikan diri pembentukan komunitas peduli energi dan pertambangan. Forum tersebut juga dapat memperkuat solidaritas, saling bertukar pikiran dan informasi seputar energi dan pertambangan”, ungkap Asnil Bambani.

Asnil Bambani mengingatkan bahwa untuk mendorong tata kelola energi dan pertambangan yang berdasarkan hukum dan keadilan, maka harus didukung oleh jurnalis yang memiliki integritas. Menurutnya, jurnalis merupakan profesi yang terhormat, ia sebagai “watchdog” yang menjaga agar pilar-pilar demokrasi tetap kokoh. Termasuk dalam hal memantau sekaligus mewartakan kebijakan di sektor energi dan pertambangan.

Keterbukaan informasi soal energi dan pertambangan ini sangat penting karena merupakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika seorang jurnalis dapat “dibeli” dengan demikian pilar-pilar demokrasi akan runtuh yang kemudian dapat menyebabkan kebijakan sektor ini luput dari pengawasan. Akibatnya masyarakat tidak dapat mengakses informasi dengan benar.

“Tak bisa dipungkiri bahwa ada saja oknum wartawan terkadang nyambi menerima amplop. Ini sering terjadi manakala ada liputan yang merugikan perusahaan tambang. Agar beritanya tidak diekspos media, maka biasanya ada orang perusahaan yang mengajak ketemu sambil menyodorkan uang kepada wartawan. Praktik semacam ini banyak dijumpai” kata Asnil Bambani.

Dalam kesempatan tersebut, Mochamad Januar Rizki, yang juga merupakan narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa tugas utama seorang jurnalis adalah memberitakan kebenaran. Loyalitas utamanya berada pada masyarakat. Seorang jurnalis harus independen, merdeka, sebab salah satu fungsi jurnalisme ialah memantau kekuasaan. Elemen-elemen jurnalisme ini dikutip oleh Januar dengan mengacu pendapat Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Januar, yang merupakan jurnalis Hukumonline.com, bahwa seorang jurnalis dilindungi dan terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pada pokoknya kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus kontrol sosial” imbuhnya.

Kegiatan pelatihan penulisan berita dan opini tentang hukum energi dan pertambangan diikuti oleh 207 peserta yang mendaftar. Pelatihan penulisan berita dan opini ini merupakan program kegiatan PUSHEP dalam rangka peningkatan kapasitas stakeholder, seperti lembaga masyarakat, lembaga bantuan hukum, pegiat dan pemerhati lingkungan, akademisi, mahasiswa, hingga kalangan profesional lainnya yang bergerak di sektor energi dan pertambangan.