Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Dorong Kebijakan Penguatan Pemda dalam Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

1083

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mendorong dilakukannya kajian terhadap pengutan peran pemerintah daerah dalam pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Hal itu terlihat dalam diskusi publik yang dilakukan secara virtual dengan tema “Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)”, dengan menghadirkan pembicara Dr. Ir. Surya Darma, MBA yang merupakan Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, di Jakarta, 11/12/2020.

Indah Dwi Qurbani mengatakan bahwa urgensi energi baru dan terbarukan ini merupakan aset dan potensi utama beberapa daerah yang perlu dikembangkan dalam mendukung pembangunan wilayah. Pengelolaan dan penggunaan energi baru dan terbarukan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestariannya. Pendayagunaan energi baru dan terbarukan harus memperhatikan tiga aspek utama yakni mendukung pembangunan daerah, berperan dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sebagai modal sosial dan mengembangkan serta melestarikan energi baru dan terbarukan sebagai aset dan potensi daerah.

Menurutnya, urgensi tersebut dengan melihat berbagai potensi daerah. Misalnya potensi beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi energi sebagai energi alternatif pengganti energi fosil pada masa mendatang, antara lain: panas bumi, tenaga air, ombak dan arus laut, tenaga angin,  tenaga surya, biomassa, biogas dan sumber energi dari berbagai tumbuhan (biofuel), namun sampai saat ini, belum dikelola dengan baik Untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyediaan energi daerah. Oleh karenanya, tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan kondisi ketahanan energi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Strategi pengelolaan dan pembangunan energi daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu agar sektor energi dapat mandiri dalam pendanaan, efisien dalam pengusahaan dan transparan dalam pengaturan. Pemerintah daerah maupun pusat menetapkan kebijakan keenergian yang didasarkan atas proses perencanaan neraca energi yang telah disusun. Daerah     sudah harus memikirkan strategi yang   tepat dalam pengelolaan energi di daerahnya dengan mempertimbangkan aspek teknis, hukum dan sosial ekonomi. Kebijakan pengelolaan keenergian Pemerintah Daerah harus menggambarkan arah dan tujuan yang berkaitan dengan harga/tarif regional, pola investasi yang diterapkan daerah, perkembangan dan penanganan captivepower di sektor industri dan kebijaka yang berkaitan dengan Demand Side Management (DSM), serta perkembangan energi di perdesaan.

Sementara menurut Bisman Bhaktiar, pengembangan EBTKE di daerah saat ini menghadapi sejumlah masalah. Permasalahan tersebut terlihat, misalnya UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang lebih baru dari UU Energi Tahun 2007 dan bahkan lebih tinggi dari PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, sehingga UU Pemda sementara ini menjadi dasar hukum dan rujukan. Ketentuan Peralihan Dalam UU Pemda: semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda. Dalam UU Pemda, sub urusan EBT hanya terbatas lingkup kegiatan Panas Bumi dan Bionergi, padahal terdapat sumber energi EBT lain. Selain itu, daerah juga dituntut harus berperan aktif dalam pengelolaan EBT skala kecil, yaitu EBT berbasis komunitas masyarakat dan EBT yang merupakan potensi andalan daerah. Untuk sub urusan Konservasi Energi, tidak ada sama sekali urusan dan kewenangan untuk Daerah. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan Konservasi Energi, padahal peran serta Daerah sangat dibutuhkan dalam Konservasi Energi.

Lebih lanjut, Bisman Bhaktiar mengatakan untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan yang memperkuat daerah dengan menambah kewenangan dalam urusan EBT dan memberikan pengaturan baru untuk kewenangan dalam urusan Konservasi Energi yang diatur dalam UU Pemda. Merujuk pada ketentutuan Pasal 15 UU Pemda mengatur: (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini. Di ayat (2) menyebutkan bahwa, urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pada ayat (3), selanjutnya dikatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.

Jadi cukup diperlukan peraturan presiden untuk menambah dan/atau memberikan urusan kepada daerah dalam urusan EBTKE. Menurutnya, kewenangan apa siapa saja yang dapat diberikan ialah terkait dengan memberikan dan/atau menambah kewenangan pada derah dalam Urusan EBT dan Konservasi Energi yang meliput: perencanaan kegiatan, penelitian dan pengembangan, perizinan; pendaanaan; pembinaan dan pengawasan; pemberian insentif dan terakhir terkait, pengembangan sumber daya manusia.