Beranda Berita

PUSHEP Harap Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan UU Minerba

88

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). “Setelah mendengarkan keterangan ahli dan melihat seluruh rangkaian persidangan gugatan judicial review UU Minerba, kami berharap agar MK secepatnya dapat memberikan putusan yang terbaik. Hal ini dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan”, kata peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim.

Menurutnya, MK perlu segera memberikan kepastian hukum dengan mengeluarkan putusan terkait judicial review tersebut. Jika gugatan ini diterima, maka pemerintah dan DPR perlu menyikapi putusan a quo. Namun bila ditolak, maka UU Minerba harus segera ada aturan pelaksanaannya, seperti PP dan Permen. Pemerintah jangan beralasan PP belum ada karena sidang di MK masih berlangsung.

“Berlarut-larutnya persidangan judicial review di MK menyebabkan pelaku usaha cenderung banyak dirugikan. Di sisi lain, adapun beleid yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sejauh ini relatif tidak terimplementasi dengan baik dan kurang dipahami oleh pelaku usaha” ucap Akmaluddin Rachim.

Akmaluddin Rachim menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemohon Perkara Nomor 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020 meminta MK untuk membatalkan ketentuan UU Minerba yang diduga bertentangan dengan konstitusi. Dalam Perkara Nomor 59 dan 60 /PUU-XVIII/2020, para memohon mengajukan gugatan uji formil. Pemohon beralasan bahwa prosedur pembentukan UU Minerba dinilai cacat secara etis maupun yuridis.

“Pelanggaran etis itu adalah memaksakan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba di tengah situasi pandemik Covid-19, di awal Mei 2020. Padahal sebelumnya itu DPR sempat menghentikan kelanjutan pembahasan RUU Minerba menindaklanjuti terbitnya surat dari Kementerian ESDM nomer 529/04/SJN.R/2020 terkait permohonan Penundaan rapat kerja, serta arahan pimpinan Komisi VII DPR RI. Melalui surat tersebut pemerintah berdalih akan menangani penyebaran COVID-19 terlebih dahulu” ungkap Akmaluddin Rachim.

Lebih lanjut, Akmaluddin Rachim menjelaskan bahwa adapun pelanggaran secara hukum, yaitu proses pembentukan UU Minerba dipandang melanggar Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RUU Minerba. Pelanggaran tersebut pada pokonya tidak memenuhi unsur sebagai RUU yang dapat diteruskan pembahasannya (mekanisme carry over) dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana yang diatur Pasal 71A undang-undang a quo.

Sementara dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, pemohon mengajukan gugatan uji materil. Dalam permohonannya, pemohon berasalan bahwa beberapa pasal dalam UU Minerba bertentangan dengan semangat UUD NRI 1945. Beberapa ketentuan yang dinilai tidak sejalan dengan nafas konstitusi, misalnya terkait pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pemberian izin kegiatan usaha pertambangan dan jaminan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK.

“Perlu diingat bahwa terdapat 6 gugatan terhadap UU Minerba, 3 uji formil dan 3 uji materil. Tiga gugatan sebelumnya telah dinyatakan gugur oleh MK. Sisanya berlanjut hingga tahap mendengarkan keterangan ahli” tutur Akmaluddin Rachim yang juga merupakan manajer program PUSHEP.

Lebih jauh, Akmaluddin Rachim mengingatkan bahwa permohonan gugatan UU Minerba terdiri dari Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020, yang mengajukan permohonan uji formil. Selanjutnya, pada kelompok lain mengajukan permohonan uji materil dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020.

Menurut Akmaluddin Rachim, alasan mengapa MK harus mengabulkan gugatan a quo, agar MK kembali dapat meningkatkan kepercayaan publik sebagai the guardian of the constitution sekaligus sebagai the final interpreter of constitution. “Kepercayaan publik terhadap MK belakangan ini cenderung semakin menurun. Masyarakat sepertinya kehilangan harapan terhadap MK. Terakhir, MK menolak tiga permohonan uji materi dan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dalam gugatan UU Minerba ini MK harus mengabulkan permonan tersebut karena ini menyangkut industri strategus yang menguasai hajat hidup orang banyak” tegasnya.

Selain itu, Akmaluddin Rachim juga berpandangan bahwa MK harus menyelamatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini agar ke depannya masih dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Tidak hanya sampai di situ saja, MK juga harus mengambil peran dalam upaya penyelamatan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan begitu MK juga merupakan institusi yang secara tidak langsung ikut mendorong tata kelola pertambangan secara berkelanjutan.

“Harapan kami, sudah saatnya MK ikut ambil bagian dalam menyelamatkan SDA, penyelamatan lingkungan dan perubahan iklim. Caranya MK dapat menggunakan pendekatan judicial activism dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap judicial review UU Minerba” pungkas Akmaluddin Rachim.