Beranda Berita

Pushep Soroti Kebijakan Harga BBM

366

PUSHEP SOROTI KEBIJAKAN HARGA BBM

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menyelenggarakan diskusi terkait dengan tinjauan kritis harga BBM. Diskusi publik tersebut merupakan salah satu program kegiatan PUSHEP untuk meningkatkan kapasitas dan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga BBM.

Dalam diskusi ini, pembicara yang dihadirkan sebagai narasumber, yaitu: Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study, IRESS), Yusri Usman (Direktur Eksekutif Center for Energy and Resources Indonesia, CERI), Ugan Gandar (Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, FSPPB 2004-2015), dan Akmaluddin Rachim (Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP). Diskusi yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 ini akan melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum.

Peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim, mengatakan bahwa secara umum diskusi publik tinjauan kritis harga BBM ini dimaksudkan sebagai upaya PUSHEP untuk melakukan kajian, mendorong advokasi kebijakan, dan memberikan saran rekomendasi terhadap kelangkaan dan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Dari kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu berperan aktif dalam melakukan kajian dan advokasi terhadap tata kelola Migas agar sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD NRI 1945.

Lebih lanjut, Akmal, mengatakan bahwa secara khusus diskusi ini memiliki tujuan, antara lain: pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan aspek hukum kebijakan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya, diskusi ini juga bertujuan agar mendorong masyarakat agar melakukan advokasi kebijakan akibat terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipandang cenderung bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Akmal, Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan terjadinya kelangkaan di berbagai daerah menunjukkan adanya realitas bahwa pemerintah lepas tangan atas peristiwa tersebut. Padahal seharusnya pemerintah atau negara wajib hadir dalam menjalankan fungsinya sebagai Public Service Obligation (PSO) yang diamanatkan oleh konstitusi UUD NRI 1945. Termasuk dalam hal penyediaan dan penentuan harga BBM. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan penetapan harga BBM dilakukan oleh BUMN Migas. pemerintah memberikan tugas kepada BUMN Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.

Akmal menambahkan, peran pemerintah dalam PSO penyediaan dan penentuan harga BBM untuk masyarakat merupakan perwujudan bahwa negara “hadir” untuk melindungi rakyatnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum atas dampak dari potensi fluktuasi harga BBM. Hingga berita ini dibuat, peserta yang telah mendaftar berjumlah 79 orang. Antusiasme ini menandakan bahwa masyarakat pada umumnya membutuhkan pengetahuan dan pemahaman untuk dapat melakukan advokasi terhadap isu-isu sektor energi. Kebutuhan tersebut akan selalu menjadi perhatian utama PUSHEP untuk memberikan yang terbaik dalam pembangunan kebijakan energi yang berkelanjutan.