Beranda Berita

Kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi Tak Memiliki Dasar Hukum

899

JAKARTA (Pos Kota) – Kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan pungutan harga BBM dari jenis Premium dan Solar oleh Pemerintah dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar mengatakan dasar hukum Pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said sangatlah tidaklah tepat untuk dijadikan landasan hukum. “Pasal 30 UU Energi sama sekali tidak mengatur tentang penerapan premi untuk harga BBM,” kata Bisman di Jakarta, Jumat (25/12/2015).

Ia menjelaskan, isi Pasal 30 ayat (3) UU 30/2007 mengatur mengenai pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan. Maka dari itu Bisman pun mempertanyakan korelasi pasal dalam UU Energi dengan pungutan tersebut. “Pasal 30 sama sekali tidak mengatur dan tidak membenarkan pungutan yang dibebankan kepada rakyat melalui harga BBM,” ungkap dia.

Ia melanjutkan, sementara jika yang dimaksud Menteri ESDM adalah Petroleum Fund atau dana cadangan Migas, maka seharusnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Migas yang dikumpulkan dari hasil produksi migas, bukan dari pungutan yang dibebankan kepada rakyat. Itupun pemberlakuannya harus diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada. “Atau, jika yang dimaksud adalah dana Stabilisasi Migas dan dana Ketahanan Energi seharusnya diatur dan masuk dalam APBN,” ucapnya.

Dikatakannya, pungutan pada harga BBM tersebut tidak sesuai dengan UU tentang pengelolaan Keuangan Negara dimana pendapatan negara harus melalui pajak dan PNBP serta harus masuk dalam APBN.

“Jadi, pungutan oleh Pemerintah dalam harga BBM tersebut adalah ilegal. Seharusnya Pemerintah tidak seenaknya mengenakan pungutan kepada rakyat. Janganlah rakyat dibebani dengan berbagai macam pungutan yang memberatkan, termasuk jangan mengambil untung dari harga BBM yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyediakannya,” terangnya.

Terlebih, dana pungutan itu juga rawan penyimpangan dan berpotensi korupsi. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu diingatkan karena sampai saat ini belum menjelaskan kepada publik secara transparan tentang dana selisih lebih harga BBM mulai pertengahan tahun 2015 yang lalu karena harga jual BBM lebih tinggi dari harga keekonomian.

“Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyampaikan ke publik mengenai transparansi dana selisih lebih harga BBM, sehingga jangan sampai publik menilai Pemerintah melakukan penyimpangan,” pungkas dia.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hari Purnomo menyebut bahwa pungutan dana ketahanan energi yang diambil dari harga BBM jenis Premium dan Solar harus memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas jika tidak ingin disebut menjadi pungutan liar (pungli). “Menurut saya aturannya harus dibuat dulu, tidak bisa asal pungut. Kalau tanpa aturan itu sama saja pungli,” kata Hari.

Sebagai wakil rakyat, Hari mengaku sangat keberatan dengan pungutan liar yang diperoleh dari BBM jenis Premium dan Solar dimana konsumennya sebagian besar adalah masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, pihaknya berjanji akan mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah dalam rapat usai masa reses. “Jelas keberatan. Pasti akan mempertanyakan secara resmi nanti setelah masa reses dalam RDP dengan Kementerian ESDM,” tegas Hari.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penurunan harga BBM pun sudah sangat terlambat. Padahal Komisi VII sudah sejak akhir November meminta Menteri ESDM menurunkan harga mengingat harga minyak dunia yang sedang dalam tren penurunan. “Kalau penurunan harga baru berlaku Januari, sudah terlambat meski lebih baik daripada tidak turun sama sekali,” tukas dia.(guruh)

http://poskotanews.com/2015/12/25/kebijakan-pungutan-dana-ketahanan-energi-tak-memiliki-dasar-hukum/

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/12/25/dana-ketahanan-energi-dinilai-ilegal-dan-tak-punya-dasar-hukum

http://news.okezone.com/read/2015/12/25/337/1274750/rakyat-jangan-dibebani-pungutan-memberatkan

http://skalanews.com/detail/ekonomi-bisnis/energi/245544-Pungutan-Dana-Ketahanan-Energi-Dinilai-Ilegal

http://www.bijaks.net/news/article/9-261923/pushep-sebut-pungutan-pemerintah-dari-harga-bbm-ilegal

http://www.beritasatu.com/nasional/335545-dasar-hukum-pungutan-dana-ketahanan-energi-dinilai-tidak-tepat.html

http://www.aktual.com/pengamat-nilai-pungutan-harga-bbm-ilegal/

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/715464-pungutan-dana-ketahanan-energi-dituding-ilegal