Beranda Berita

Pemerintah Diminta Tetap Tagih Janji Freeport

1192
Open pit gold mine on Papua, Indonesia

JAKARTA-Pemerintah diminta untuk tetap fokus menjalankan perintah Undang-Undang (UU) terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Pasalnya, jika salah langkah maka hingga masa kontrak Freeport berakhir pun kewajiban-kewajiban PTFI tidak akan pernah dipenuhi oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Pengamat Hukum Pertambangan dari Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar di Jakarta pada Rabu (18/11) menyampaikan pemerintah jangan sampai terlarut dalam kegaduhan politik saat ini yang mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan salah seorang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyoal pencatutan nama presiden Jokowi ke pimpinan Freeport.

Dia menjelaskan, semua pihak memaklumi dan menerima keterlambatan tercapainya kesepakatan dengan Freeport. Tetapi bukan berarti pemerintah menafsirkannya dengan fokus pada kegaduhan politik.

“Pemerintah harus tetap konsisten dengan UU. Selesaikan alotnya renegosiasi kontrak ini. Urusan politik itu punya wilayahnya tersendiri. Pemerintah jangan sampai terjebak,”tegasnya.

Pernyataan Bisman tersebut merujuk pada perintah UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan, renegosiasi kontrak harus sudah selesai satu tahun setelah UU berlaku. Artinya pada tahun 2010 renegosiasi telah selesai dilakukan. Tetapi selama ini keenam point renegosiasi itu belum juga dipenuhi oleh Freeport.

Lebih lanjut Bisman mengungkapkan, jika renegosiasi kontrak Freeport tidak kunjung mengalami kemajuan dan kepastian maka itu akan berdampak luas terhadap iklim investasi dan usaha pertambangan. Karena itu, yang dikejar saat ini ialah kemajuan dan kepastian renegosiasi-renegosiasi tersebut bukan dari tahun ke tahun yang dicapai itu-itu saja.

Diharapkan pemerintah menuntaskan point-point apa saja yang masih berjalan di tempat. Hal itu misalnya tentang progres kewajiban pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnia atau smelter,  serta kewajiban divestasi saham dan komponen lokal harus segera dipenuhi.

“Itu harus dikontrol, bukannya terjebak dalam hiruk-pikuk yang tidak produktif,” katanya.

Adu Domba

Sementara itu, Pengamat Pertambangan Marwan Batubara menambahkan jangan sampai isu pencatutan nama ini hanya dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melupakan target utama, apalagi ada kesan bahwa pemerintah diadu domba sama Presiden Direktur Freeport J.Moffet.

Kesan itu disampaikannya menyusul Freeport selama ini kerap kali mengadakan perjanjian politik dalam membuat kontrak kerjasama dan merugikan negara, sehingga pemerintah harus hentikan hal itu sebab jika tidak maka masalah makin runyam. ers/E-9