Beranda Berita

PUSHEP Berikan Catatan Hukum atas Putusan PTUN Palembang tentang Pencabutan Izin Tambang

153

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk “Catatan Hukum Atas Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG (Perkara Pencabutan Izin Pertambangan” pada Kamis, 23 Juli 2021. Peserta kegiatan ini banyak yang berasal kalangan dari mahasiswa hingga akademisi dan profesi lainnya, namun setidaknya lebih dari 50% persen peserta didominasi oleh profesi hukum mulai dari advokat, jaksa, hingga ASN di kementerian ESDM daerah.

Moh. Wirdan menyampaikan bahwa catatan hukum ini merupakan agenda rutin PUSHEP setiap tahunnya, dimana tahun lalu sudah melakukan kegiatan serupa, “tahun lalu kami telah melakukan kegiatan catatan hukum dimana objek yang kamikaji tahun lalu adalah putusan Pengadilan Negeri tentang kasus pidana penambangan tanpa izin” tegas Wirdan. Kemudian tahun ini sebagai komitmen PUSHEP untuk terus memberikan sumbangsih keilmuan kepada masyarakat, mengadakan lagi kegiatan yang sama dengan menganalisa terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencabutan izin pertambangan.

Lebih lanjut, Wirdan mengatakan masalah yang kerap terjadi di industri pertambangan adalah sengketa tata usaha negara. Dimana sesuai pengertiannya sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara (Pasal 1 angka 10 UU 51/2009).

Kemudian Wirdan memaparkan kronologis diawali pada tanggal 10 Maret 2017 Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mencabut izin usaha tambang PT Tubindo Energi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi. “Objek sengketa ini terbit setelah adanya evaluasi oleh Dinas ESDM terhadap perusahaan pemilik izin di Sumatera Selatan, namun selama 3 kali PT Tubindo Energi tidak menghadir undangan evaluasi tersebut” lanjut Wirdan.

Dari hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Dinas ESDM yang dilaksanakan mulai bulan Agustus 2016 ditemukan bahwa PT Tubindo Energi memiliki tanggungan kurang bayar iuran rutin sebersar Rp449.504.307,87 dan kurang bayar dalam perhitungan dollar sejumlah US$ 220.156,30. Sedangkan berdasarkan bukti setor PT Tubindo Energi hanya 2 kali setor yaitu pada bulan Maret 2011 sejumlah 28.680.000,00 dan pada tanggal 8 Juli 2014 sejumlah US$ 38.240,00 dan perhitungan bersifat unaudited.

Wirdan mengatakan bahwa pada bulan Desember 2016 sebenarnya pihak PT Tubindo hadir dalam verifikasi evaluasi namun terdapat kekurangan dokumen yang belum dilengkapi serta tunggakan pembayaran iuran tetap yang belum dibayarkan, dan perwakilan PT Tubindo Energi saat itu tidak mau menandatangani berita acara evaluasi karena masih ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi, dan pada kesempatan itu perwakilan PT Tubindo Energi menyampaikan bahwa tidak pernah menerima undangan evaluasi tersebut dari Dinas ESDM Sumatera Selatan.

Selanjutnya Wirdan menegaskan bahwa tindakan perwakilan PT Tubindo yang tidak mau tanda tangan berita acara evaluasi dan serentetan masalah PT Tubindo Energi, ketua Tim Evaluator merekomendasikan kepada Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan untuk mencabut izin yang dimiliki oleh PT Tubindo Energi. “namun yang menarik dari putusan PTUN Palembang ini rekomendasi tersebut dalam bentuk lisan bukan tertulis, dan hasil rekomendasi juga disebutkan dalam konsideran Keputusan Gubernur terkait pencabutan izin IUP OP PT Tubindo Energi” pungkas Wirdan.

Kemudian setelah keputusan pencabutan IUP OP milik PT Tubindo Energi pada tanggal 10 Maret 2017, Dinas ESDM diupload ke website resmi mereka tanpa memberikan keputusan pencabutan izin tersebut kepada yang bersangkutan. Wirdan menegaskan bahwa PT Tubindo Energi baru mengetahui pada tanggal 25 November 2019, artinya setelah 2 tahun 8 setelahnya PT Tubindo Energi baru mengetahui bahwa terdapat putusan pencabutan izin yang dimilikinya, dan diberikan fotokopi keputusan tersebut oleh Dinas ESDM.

Oleh sebab itu, setalah mengetahui izinnya dicabut PT Tubindo Energi pada 4 Februari 2020 mengirimkan Surat Keberatan kepada Gubernur Sumatera Selatan tentang pencabutan izin IUP OP PT Tubindo Energi, namun setelah melewati 10 hari tidak ada tanggapan, maka pada 24 Februari 2020, PT Tubindo Energi mengajukan gugatan ke PTUN Palembang.

Selanjutnya Wirdan menjelaskan pada pokoknya gugatan PT Tubindo Energi adalah meminta majelis hakim PTUN Palembang untuk mengabulkan gugatannya, dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tubindo Energi, dan mewajibkan Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut objek sengketa tersebut.

Wirdan menjelaskan dalam putusan tersebut menurut majelis hakim tenggat waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU PTUN terkait tenggat waktu 90 hari dihitung sejak keputusan diterima oleh PT Tubindo Energi, sehingga tidak melewati tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kemudian pertimbangan hakim terkait dengan kewenangan Gubernur untuk mencabut izin atau menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pemilik izin. Perkara ini di tanggal 20 April 2020, dimana majelis hakim PTUN Palembang pada pokoknya memutuskan untuk menerima gugatan PT Tubindo, menyatakan batal keputusan Gubernur tentang pencabutan izin, dan mewajibkan Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut keputusan tersebut.

Pemaparan terkait analisis dari keputusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG disampaikan oleh Suyanto Londrang, S.H., M.H., dalam perkara ini menurut Suyanto telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan ke PTUN Palembang karena telah melakukan upaya keberatan, “pengajuan gugatan telah sesuai dengan prosedur sesuai Pasal 48 UU PTUN disebutkan bahwa upaya administratif dilakukan dengan 2 cara pertama, melalui banding administrasi dan keberatan” tegas Suyanto.

Selain itu menurut Suyanto Gubernur berhak mencabut izin tersebut karena berdasarkan ketentuan angka 3 Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Secara teori hukum administrasi dikenal asas contrarius actus yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya, asas ini tidak hanya berlaku pada penerbitan suatu keputusan tata usaha negara melainkan juga terhadap peraturan perundang-undangan.

Kemudian Suyanto menjelaskan terkait daya laku keputusan gubernur dimana terdapat beberapa catatan antara lain undangan evaluasi yang tidak dikirim fisik hanya melalu email, SK pencabutan yang hanya diupload di website, rekomendasi pencabutan izin yang hanya melalui lisan, pencabutan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Permen ESDM 43/2015. Tindakan tersebut menurut Suyanto hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tindakan gubernur tersebut secara formal prosedural maupun materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB khususnya asas kecermatan dan keterbukaan. “Jadi sudah tepat majelis hakim memutuskan menerima gugatan PT Tubindo Energi dan menyatakan keputusan Gubernur batal” tegas Suyanto.

Menurut Suyanto masih terdapat hal yang luput dari pertimbangan hakim yang serushnya digali lebih dalam antara lain adalah tuggakan iuran rutin PT Tubindo Energi yang tidak disinggung dalam pertimbangan hakim, kemudian mengenai pemanfaatan izin oleh PT Tubindo Energi. “sebagaimana diketahui PT Tubindo Energi memiliki izin sejak tahun 2013 dan telah membayar iuran rutin namun yang tidak disinggung dalam keputusan ini adalah terkait pemanfaatan izin tersebut, padahal hal ini penting untuk melihat apakah izin yang dimiliki PT Tubindo Energi telah dimanfaatkan dan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hal ini sama sekali tidak disinggung dalam putusan” tutup Suyanto.