Beranda Referensi Minerba

Resume Putusan MK No 121 PUU VII 2009 UU Pertambangan Minerba

1036
UU Minerba
Tambang Batubara

Bahwa objek permohonan  pengujian ini adalah materi muatan dalam UU Minerba Pasal 172 terhadap UUD 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:

  1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  2. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  3. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas dasar hal-hal tersebut jelas bahwa para Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Karena berlakunya ketentuan Pasal 172 UU Minerba, “khususnya adanya frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba.

Jika frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan” yang terdapat dalam Pasal 172 UU tersebut dibatalkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon terpulihkan, sehingga proses permohonan KK dan PKP2B para Pemohon yang telah diajukan baik melalui Kepala Daerah (Bupati atau Gubernur) maupun kepada Menteri sebelum berlakunya UU Minerba dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Resume lebih lengkap dapat di download dibawah ini

Download