Beranda Publikasi Kegiatan

Urgensi Pengolahan Lahan Bekas Tambang

1985

 

Pertambangan masih menjadi tulang punggung pembangunan bagi Indonesia. Meskipun begitu kegiatan pertambangan memiliki dampak bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dampaknya bisa berlangsung berkelanjutan sepanjang masa. Bila tidak kelola dengan baik, industri pertambangan akan mengalami konsekuensi yang serius Oleh sebab itu pengelohan lahan bekas tambang sangat penting untuk menjadi perhatian utama dalam kegiatan tata kelola pertambangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Mulyanto Soerjodibroto, PhD., dalam Kuliah Khusus Pertambangan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), di Jakarta, 16/10/2020.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral. Pertambangan mempunyai kapasitas sebagai salah satu penggerak penting (prime mover) bagi pembangunan nasional. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, dan migas). Namun, pertambangan itu merupakan kegiatan yang terbatas umur kerjanya.

Menurut Mulyanto, terdapat tekanan dari luar agar penambangan dilakukan dengan baik. Dikatakannya bahwa masyarakat sekitar tambang sudah seringkali menyampaikan keprihatinannya karena lahan yang sudah dipakai nanti tidak bisa di gunakan sehingga mereka mendapat warisan yang tidak bisa diapa-apakan. Selain itu terdapat dorongan dari otoritas lokal untuk melakukan konservasi lingkungan hidup dan konservasi sumber daya mineral. Mulyanto mencontohkan, misalnya, terdapat tekanan dari lembaga keuangan nasional dan internasional, tekanan dari komunitas ekonomi internasional ataupun regional serta tekanan dari pegiat lingkungan.

Bahwa undang-undang yang baru, UU No. 3 Tahun 2020 yang diharapkan bisa menarik investasi dari luar kemungkinan tidak akan bisa karena kalau masih tidak benar pengolahan lahan bekas tambang dalam proses pengelolaan lingkungan ditakutkan para investor bisa kabur. Kalau mengesampingkan masalah lingkungan atau hak asasi manusia maka bisa jadi calon investor takut masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan bekas tambang. Politik hukum tersebut misalnya UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 dan 100, yang pokoknya menyebutkan tentang kewajiban bagi perusahaan pemegang IUP dan IUPK rencana reklamasi dan rencana pascatambang serta wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Juga terdapat peraturan lainnya seperti PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan serta Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Kendatipun sudah banyak kebijakan terkait pengaturan pengolahan lahan bekas tambang namun pada praktiknya masih banyak lahan bekas tambang yang tidak dikelola dan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong prinsip Good Mining Partice agar menjadi bahan perbaikan terkait legislasi, penyimpangan tambang, penyimpangan reklamasi, keruskan tambang. Dengan  pacuan yang di buat agar lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan setelah dinyatakan sudah aman dan bisa di pakai secara berkelanjutan.

Mulyanto mengungkapkan bahwa begitu banyak peraturan yang telah dibuat namun apa yang diharapkan tidak terwujud dengan banyaknya perusahaan tambang yang mengabaikan ketentuan reklamasi. Sehingga dengan demikian masih banyak lahan bekas tambang terbengkalai dan tidak diurus oleh perusahaan. Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan saat ini pengelolaan lahan bekas tambang bukan hal yang menarik untuk dibahas atau dengan kata lain tidak menjadi prioritas dalam tata kelola pertambangan. Dari sisi pengawasan oleh ESDM, operasional reklamasi semua dibebankan oleh inspektur tambang. Sementara, pada kenyataannya bahwa inspektur tambang di Indonesia masih kurang.

Dalam sesi tanya jawab, terdapat peserta yang menanyakan terkait dengan perginya Rio Tinto dari kegiatan pertambangan melalui Freeport Indonesia karena mendapat tekanan dari lembaga keuangan pemberi dukungan finansial atau pemberi pinjaman. Hal itu ditengarai karena kegiatannya terlibat, yang sifatnya termasuk merusak lingkungan, maka Rio Tinto cari aman. Pertanyaannya kemudian ialah setelah saham Freeport dimiliki Indonesia melalui Inalum, apakah yang harus bertanggungjawab terhadap kecenderungan kerusakan lingkungan adalah pihak Indonesia juga?

Menurut Mulyanto, seharusnya yang bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan tersebut ialah Rio Tinto saat sebagian besar sahamnya menguasai Frreeport Indonesia. Seperti diketahui salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang dilakukan ialah salah satunya disebabkan akibat pembuangan limbah tailing. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan angka potensi kerugian PT Freeport Indonesia terhadap kerusakan lingkungan mencapai angka Rp 185 triliun.