Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah
Penggunaan energi fosil atau energi tak terbarukan kedepannya perlahan akan ditinggalkan. Berbagai negara di Eropa telah membuat kebijakan untuk beralih menggunakan energi terbarukan (renewable...
Catatan Akhir Tahun 2020 Mengupas Peristiwa Sektor Energi dan Pertambangan Selama Tahun 2020
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) Mengundang Agenda Catatan Akhir Tahun 2020 Mengupas Peristiwa Sektor Energi dan Pertambangan Selama Tahun 2020 Hari, Tanggal: Selasa, 15...
Diskusi Publik Virtual “Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah...
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) Mengundang Diskusi Publik Virtual dengan tema:
“Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas...
Kementerian ESDM memandang Penting Penguatan Kewenangan Pemda dalam Urusan Konservasi Energi dan Energi Terbarukan
Kebijakan terhadap upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah saat ini. Halim Sari Wardhana, S.T., M.M, - yang juga...
PUSHEP Terima Kunjungan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Terpilih Periode 2020-2025
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menerima kunjungan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang baru saja terpilih melalui fit and proper test di ruang...
Perlu Penambahan Kewenangan Daerah dalam Urusan Konservasi Energi dan Energi Terbarukan.
Urgensi penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mendesak untuk mewujudkan kebijakan strategis guna mendukung capaian target bauran energi...
Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) bekerjasama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mengundang Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: "Urgensi Penguatan Penyelenggaraan...
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.
Peter Cane mengatakan bahwa Administrative law is part of the legal framework for public administration…in term of the traditional tripartite division of public function...
Sikap tegas pemerintah ditunggu terkait penolakan Freeport bangun smelter baru
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih memilih melakukan ekspansi terhadap smelter tembaga yang sudah ada, yakni di PT Smelting, ketimbang membangun smelter...
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN MEETING ID & LINK ZOOM Diskusi Interaktif Virtual dengan tema: “Pembagian Kewenangan...
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN MEETING ID & LINK ZOOM Diskusi Interaktif Virtual dengan tema:
“Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” Bersama: Dr....















