Kegiatan

Beranda Publikasi Kegiatan Halaman 6

PUSHEP Fasilitasi Tindak Lanjut Perpres tentang Penguatan Daerah dalam Pengembangan Energi Terbarukan

  Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) memberikan fasilitas guna mendukung tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren...

PUSHEP Terus Mendukung Perpres Penguatan Energi Terbarukan di Daerah

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terus mendukung Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) melaksanakan Sosialisasi Peraturan...

Pemerintah Perkuat Komitmen Transisi Energi Melalui Perpres 11 Tahun 2023

  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli...

Perpres 11 Tahun 2023 Hidupkan Peran Daerah Dorong Tercapainya Transisi Energi  

  Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru...

PUSHEP Jajaki Potensi Kerja Sama dengan Yayasan Rumah Energi Perkuat Kemandirian Energi Desa

  Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Yayasan Rumah Energi untuk perkuat kemandirian energi di Dusun Persil, Desa Karang...

Dinas ESDM NTB: Perpres 11 Tahun 2023 Dorong Capaian Target Bauran Energi Daerah

  Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Niken Arumdati mengatakan bahwa kehadiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023...

PUSHEP Dukung Ditjen Bina Bangda Gelar Sosialisasi Perpres 11 Tahun 2023 di Daerah

  Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) beri dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) untuk melaksanakan...

Pembiayaan Alternatif Energi Baru dan Energi Terbarukan

Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan di luar APBN dan APBD. Hal ini diungkapkan oleh Climte Policy Initiative (CPI) dalam...

Perpres Urusan Pemerintahan Konkuren ESDM Perkuat Kewenangan Daerah Bidang EBT

Setelah berproses tak kurang dari dua tahun di internal pemerintah, akhirnya Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren...

Lewat Perpres, Daerah Diberi Kewenangan Kelola Energi Terbarukan

  JAKARTA, KOMPAS — Capaian energi terbarukan yang belum optimal di antaranya disebabkan selama ini belum adanya dukungan pemerintah daerah provinsi karena tak memiliki kewenangan...
- Info Terkini -

Topik Rekomendasi

Translate »