Perlu Penambahan Kewenangan Daerah dalam Urusan Konservasi Energi dan Energi Terbarukan.
Urgensi penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mendesak untuk mewujudkan kebijakan strategis guna mendukung capaian target bauran energi...
Urgensi Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) bekerjasama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam NegeriMengundang Focus Group Discussion (FGD) dengan tema:"Urgensi Penguatan Penyelenggaraan...
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.
Peter Cane mengatakan bahwa Administrative law is part of the legal framework for public administration…in term of the traditional tripartite division of public function...
Sikap tegas pemerintah ditunggu terkait penolakan Freeport bangun smelter baru
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih memilih melakukan ekspansi terhadap smelter tembaga yang sudah ada, yakni di PT Smelting, ketimbang membangun smelter...
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN MEETING ID & LINK ZOOM Diskusi Interaktif Virtual dengan tema: “Pembagian Kewenangan...
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN MEETING ID & LINK ZOOMDiskusi Interaktif Virtual dengan tema:
“Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”Bersama:Dr....
Tata Kelola Ketenagalistrikan antara Kepentingan atau Amanat Konstitusi?
Pengelolaan tenaga listrik sejak reformasi dengan mengacu pada tentang UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini sebenarnya sudah digugat karena dianggap bertentangan...
Diskusi Interaktif Virtual “Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif...
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)
Diskusi Interaktif Virtual dengan tema:
"Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah di Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”Bersama:
Dr....
Diskusi Interaktif Virtual “Tata Kelola Ketenagalistrikan Masih Sesuai Amanat Konstitusi?”
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)Diskusi Interaktif Virtual dengan tema:
"Tata Kelola Ketenagalistrikan Masih Sesuai Amanat Konstitusi?”Bersama:
Salamudin Daeng
Dewan Pakar Pusat Pengembangan Transisi EnergiHari, Tanggal...
Memahami Konflik Pertambangan untuk Usaha Pertambangan yang Berkeadilan
Penanganan konflik pertambangan membutuhkan rasionalitas yang tinggi. Konflik pertambangan di dunia dari tahun ke tahun terus meningkat termasuk di Indonesia. Konflik pertambangan dari 2002...
“Mining Conflict” Penanganan Permasalahan Pertambangan
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep)Kuliah Khusus Pertambangan #8 dengan tema
"Mining Conflict”
(Penanganan Permasalahan Pertambangan)Bersama:
Ir. Rachman Wiriosudarmo
(Tokoh Senior Pertambangan & Analis Kebijakan Mineral)Hari :...
