Publikasi

  Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru...

  Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Yayasan Rumah Energi untuk perkuat kemandirian energi di Dusun Persil, Desa Karang...

  Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Niken Arumdati mengatakan bahwa kehadiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023...

  Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) beri dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) untuk melaksanakan...

RUU Energi Baru Terbarukan hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pushep mencatat ada sekitar lima kali pembahasan sejak November 2022 hingga Januari 2023.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Perpres 55/2022 yang pada pokoknya mengatur tentang pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah...

Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan di luar APBN dan APBD. Hal ini diungkapkan oleh Climte Policy Initiative (CPI) dalam...

Salah satu poin penting yang diatur dalam Perpres 112/2022 adalah penyusunan peta jalan (roadmap) percepatan pengakhiran masa operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara...

Ada beberapa tata cara dalam menetapkan harga gas bumi tertentu berdasarkan Perpres 40/2016 jo 121/2020, Permen ESDM 15/2022, Permen ESDM 10/2020, Kepmen ESDM 132/2022 ...

Materi muatan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih belum kokoh untuk mewujudkan tata kelola energi baru yang berkeadilan. Sebab materi muatan...