Beranda Berita

KPK Menyurati Kementrian ESDM, PUSHEP : Ignasius Jonan Perlu Lakukan Evaluasi

1070
Kementrian ESDM

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) berpandangan langkah Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengirim surat kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal permintaan penundaan perpanjangan izin usaha pertambangan dari status Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan teguran keras kepada Ignasius Jonan.

Menurut peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim, langkah lembaga anti rasuah tersebut merupakan bentuk peringatan kepada kementerian yang dinahkodai Ignasius Jonan untuk melakukan evaluasi agar tidak dianggap tidak profesional dalam mengurus PT Tanito Harum.

“Surat dari KPK tersebut merupakan teguran serius kapada Jonan, agar serius mengurus persoalan ini. Apalagi, sebelumnya KPK telah beberapa kali memanggil pejabat teras dari Kementrian ESDM dengan dugaan adanya pelanggaran dan kerugian negara dari perpanjangan izin milik Tanito Harum,” Akmaluddin di Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Surat dari KPK itu intinya meminta menteri Jonan supaya revisi ke-6 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23 Tahun 2010) mengacu pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

“Perubahan terhadap PP 23 Tahun 2010 ini salah satu materinya akan mengatur tentang perpanjangan kontrak milik PT Tanito Harum,” ujar Akmaluddin.

Dikatakan Akmaluddin, saat ini draft perubahan PP Batubara berada di Kementrian ESDM. Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara telah mengembalikan draft tersebut ke Kementerian ESDM untuk dilakukan perbaikan ulang. Hal ini terjadi lantaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soeamarno, menolak salah satu materi dari perubahan PP 23 Tahun 2010 itu.

“Ini menjadi preseden buruk bagi Jonan. Selain karena tidak becus mengurus Tanito Harum, juga lantaran draft perubahan PP 23 Tahun 2010 yang dibuat olehnya ditolak oleh Meneg BUMM,” cetus Akmaluddin Rachim.

Akmaluddin Rachim mengungkapkan, seharusnya polemik ini tidak akan terjadi bila materi perubahan ke-6 PP 23 Tahun 2010 itu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Menurutnya, PP 23 Tahun 2010 itu merupakan aturan pelaksana dari UU Minerba. Jadi sudah seharusnya mengacu pada ketentuan yang diatur oleh UU Minerba. Ia bilang, wajar saja jika kemudian Rini Soemarno menolak, lalu Kementrian Sekretariat Negara mengembalikan drafnya dan saat ini KPK pun ikut berkirim surat ke Jonan.

“Pantas bila hal ini terus berlarut-larut. Jonan harus taat soal ini,” tegasnya.

Diketahui, terdapat tujuh perusahaan berstatus PKP2B generasi pertama yang akan berakhir kontraknya dalam beberapa tahun ke depan. Mereka diantaranya adalah PT Arutmin Indonesia (1 November 2020), PT Kendilo Coal Indonesia (13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (KPC) (31 Desember 2021), PT Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025). Sebelumnya PT Tanito Harum telah jatuh tempo pada 14 Januari 2019, kemudian mendapat perpanjangan dengan mengacu pada ketentuan lama, Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, lalu kini Menteri ESDM membatalkan perpanjangan tersebut.